Tulungagung – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Tulungagung, Jawa Timur, membawa harapan besar bagi masyarakat, khususnya bagi para orang tua siswa. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, program ini dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Namun di balik label “gratis” dan “bergizi”, muncul pertanyaan yang semakin menguat: apakah program ini benar-benar sudah sesuai dengan yang dijanjikan?
Di lapangan, pelaksanaan MBG tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah keluhan mulai bermunculan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya menyoroti kualitas makanan yang dinilai kurang memenuhi standar gizi seimbang. Menu yang disajikan disebut kurang bervariasi, bahkan dalam beberapa kasus dianggap tidak mencerminkan kebutuhan nutrisi anak-anak.
Kondisi ini tentu menjadi ironi. Program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi justru dipertanyakan dari sisi substansinya. Jika label “bergizi” hanya menjadi pelengkap nama program tanpa diikuti standar yang jelas dan terukur, maka tujuan utama kebijakan ini berpotensi melenceng.
Selain kualitas makanan, persoalan distribusi juga menjadi perhatian. Tidak semua sekolah di Tulungagung merasakan pelayanan yang sama. Ada yang berjalan lancar, namun ada pula yang mengalami keterlambatan hingga ketidaksesuaian jumlah porsi. Hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pelaksanaan dan koordinasi di tingkat daerah.
Dari sisi kebijakan, pemerintah patut diapresiasi karena telah menaruh perhatian pada isu gizi dan pendidikan. Namun, kebijakan yang baik harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan. Tanpa itu, program berisiko hanya menjadi kegiatan rutin yang menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata.
Keterbukaan dalam pengelolaan program juga menjadi hal penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana anggaran MBG digunakan, siapa saja pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan, serta bagaimana pengawasan kualitas dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Kritik yang muncul seharusnya tidak dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap program. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kepedulian agar MBG berjalan sesuai tujuan awalnya. Pemerintah daerah, pihak sekolah, dan penyedia layanan perlu menjadikan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi yang serius.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG di Tulungagung tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Jika pelaksanaannya tidak diperbaiki, maka “gratis” hanya akan menjadi slogan, dan “bergizi” belum tentu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa.
