Malang – Pemerintah Kota Malang mulai menerapkan langkah konkret untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dorongan efisiensi anggaran. Mulai Jumat (27/3/2026), seluruh aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan menggunakan transportasi ramah lingkungan, terutama sepeda, saat berangkat kerja.
Kebijakan ini digagas langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sebagai langkah awal merespons wacana kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang hingga kini belum memiliki kepastian dari pemerintah pusat.
“Memang belum ada arahan dari pusat terkait WFH. Namun, kita mulai mengurangi dampaknya, salah satunya dengan mendorong ASN menggunakan sepeda setiap hari Jumat,” ujar Wahyu, Kamis (26/3/2026).
Selain sepeda, ASN yang tidak memiliki kendaraan tersebut diarahkan untuk memanfaatkan transportasi umum. Salah satu opsi yang disebut adalah layanan TransJatim yang telah melintasi kawasan Balai Kota Malang.
Langkah ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya penghematan BBM, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan gaya hidup sehat di lingkungan birokrasi. Pemkot Malang bahkan mengintegrasikan kebijakan ini dengan program “Jumat Bersih” yang kembali diaktifkan.
Setiap Jumat, ASN dijadwalkan mengikuti senam pagi sebelum melanjutkan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor. Pemerintah berharap pola ini mampu menciptakan suasana kerja yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kebersamaan antarpegawai.
Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan lebih luas. Di tengah konsumsi BBM nasional yang didominasi sektor transportasi besar dan industri, kontribusi penghematan dari kebijakan internal ASN dinilai relatif kecil.
Pengamat menilai, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan infrastruktur. Tanpa jalur sepeda yang memadai dan sistem transportasi publik yang benar-benar terintegrasi, kebijakan tersebut berpotensi berhenti pada level simbolik.
Di sisi lain, langkah ini tetap menjadi sinyal penting bahwa pemerintah daerah mulai mengambil inisiatif dalam agenda efisiensi energi dan lingkungan berkelanjutan—meski skalanya masih terbatas.
Kini, perhatian tertuju pada implementasi di lapangan: apakah ASN benar-benar akan beralih ke sepeda dan transportasi umum, atau kebijakan ini hanya akan ramai di awal lalu perlahan dilupakan.
(Hud).
