Trenggalek – Pengurus baru DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek periode 2025–2030 mulai memasang kuda-kuda menghadapi rangkaian agenda politik besar hingga Pemilu 2029. Menariknya, konsolidasi itu tidak dimulai dari pemilu legislatif atau pilkada, melainkan dari arena yang kerap luput dari sorotan politik nasional: Pilkades serentak 2027.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan Pilkades menjadi target strategis terdekat partainya. Meski tidak bersinggungan langsung dengan pencalonan kader, Pilkades dipandang sebagai fondasi demokrasi rakyat di tingkat paling bawah.
“Target khusus ke depan, tahun 2027 kita harus menyukseskan Pilkades. Itu demokrasi rakyat,” kata Doding.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa PDI Perjuangan tak sekadar melihat Pilkades sebagai agenda administratif desa, melainkan sebagai ruang konsolidasi sosial-politik jangka panjang. Stabilitas demokrasi desa dinilai akan berpengaruh langsung pada peta politik daerah jelang Pemilu 2029.
Menghadapi Pemilu 2029, DPC PDI Perjuangan Trenggalek mematok target minimal mempertahankan 13 kursi DPRD, bahkan membuka peluang peningkatan hingga 16 kursi. Target tersebut menegaskan ambisi partai banteng untuk tetap menjadi kekuatan dominan di parlemen daerah.
Sementara untuk kontestasi Pilbup Trenggalek, Doding menyebut partainya berencana kembali mengusung kader internal. Namun hingga kini, belum ada nama yang mengerucut, menyusul Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin telah menjabat dua periode sekaligus memimpin DPC PDI Perjuangan.
Penentuan figur calon, lanjut Doding, akan sepenuhnya melalui mekanisme internal partai lewat Konferensi Cabang (Konfercab). Pernyataan ini sekaligus menutup spekulasi soal calon instan atau figur dadakan dari luar struktur partai.
Di luar agenda elektoral, PDI Perjuangan Trenggalek juga menegaskan komitmennya mengawal jalannya pemerintahan daerah. Salah satu fokus utama adalah keselarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan jangka panjang partai hingga 2045, khususnya komitmen menuju net zero carbon.
Kebijakan tersebut dikawal melalui DPRD agar terimplementasi secara konsisten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Target jangka panjang sampai 2045 adalah net zero carbon. Kita mengawal RPJMD agar masyarakat adil dan makmur. Adil artinya pemerintah berjalan maksimal, makmur artinya rakyat semakin sejahtera,” pungkas Doding.
Dengan menempatkan Pilkades sebagai titik awal konsolidasi, PDI Perjuangan Trenggalek tampak ingin memastikan bahwa peta politik 2029 dibangun dari bawah dari desa, basis sosial, hingga parlemen daerah.
(gn).
