Trenggalek, lumineerdaily.com – Komisi IV DPRD Trenggalek menanggapi sejumlah aspirasi yang disampaikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terkait berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Trenggalek, mulai dari penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), infrastruktur sekolah, hingga transparansi bantuan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan DPRD membuka ruang bagi masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap kebijakan publik.
Menurutnya, forum dialog seperti ini penting agar persoalan pendidikan tidak hanya dibahas di level birokrasi, tetapi juga mendapat pengawasan dan perhatian publik.
“Rumah rakyat ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi. Apa yang disampaikan teman-teman GMNI menjadi catatan penting yang harus ditanggapi serius,” kata Sukarodin.
Salah satu isu yang paling banyak disorot dalam pertemuan tersebut adalah keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS), yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Komisi IV mencatat dalam kurun lima bulan terakhir terdapat perkembangan cukup signifikan. Sebanyak 1.167 anak yang sebelumnya tercatat tidak bersekolah kini telah kembali mengakses pendidikan formal.
Capaian itu dinilai sebagai progres yang cukup berarti, mengingat upaya mengembalikan anak putus sekolah kerap terkendala faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hingga minimnya motivasi belajar.
“Dalam lima bulan ada 1.167 anak kembali sekolah. Ini bukan pekerjaan ringan, karena masing-masing anak memiliki persoalan yang berbeda,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD menilai persoalan ATS belum sepenuhnya selesai. Komisi IV bersama Dinas Pendidikan masih akan melakukan evaluasi berkala untuk memetakan penyebab dominan anak putus sekolah dan menentukan langkah penanganan yang lebih tepat.
Sukarodin menyebut sebagian besar ATS di Trenggalek berasal dari jenjang SMA atau sederajat yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, angka ATS dinilai relatif lebih terkendali dan sebagian sudah berhasil ditangani.
Selain masalah akses pendidikan, kondisi infrastruktur sekolah turut menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Komisi IV menilai kualitas jalan menuju sekolah, sarana sanitasi, ruang belajar, hingga fasilitas penunjang pendidikan lainnya masih membutuhkan pembenahan agar aktivitas belajar siswa lebih nyaman dan aman.
“Anak-anak harus mendapat akses yang layak saat berangkat maupun pulang sekolah. Kenyamanan belajar tidak hanya soal ruang kelas, tetapi juga lingkungan pendukungnya,” kata Sukarodin.
Namun, ia mengakui peningkatan fasilitas pendidikan masih menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, tantangan anggaran tidak hanya dialami Trenggalek, tetapi juga banyak daerah lain di Indonesia yang harus menyesuaikan prioritas belanja di tengah kebutuhan publik yang terus meningkat.
Dalam pembahasan lain, Program Indonesia Pintar (PIP) juga menjadi sorotan.
Komisi IV menilai sistem penyaluran bantuan pendidikan tersebut kini relatif lebih transparan karena dana langsung ditransfer ke rekening siswa penerima, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.
“Dana langsung masuk ke rekening siswa, sehingga mekanismenya lebih terbuka dan akuntabel,” ujarnya.
Terkait anggaran pendidikan, DPRD menyebut alokasi belanja pendidikan di Kabupaten Trenggalek telah berada di atas ambang minimal nasional.
Saat ini, anggaran sektor pendidikan disebut mencapai sekitar 30 persen dari total anggaran daerah.
“Kalau ketentuan nasional minimal 20 persen, kita sudah di atas itu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, menyambut positif masukan yang diberikan GMNI.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam mengawal isu pendidikan menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan kebijakan di daerah.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan. Beberapa hal yang menjadi catatan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Agus.
Forum audiensi tersebut menjadi ruang evaluasi bersama antara legislatif, eksekutif, dan elemen mahasiswa terkait kondisi pendidikan di Trenggalek.
Di tengah tantangan pemerataan akses pendidikan, pemerintah daerah didorong tidak hanya fokus pada angka partisipasi sekolah, tetapi juga kualitas layanan pendidikan dan keberlanjutan program penanganan ATS. (gun)
