Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran Daerah, Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

- Redaksi

Kamis, 26 Maret 2026 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya langkah efisiensi di lingkungan pemerintah daerah di tengah tekanan ekonomi global yang kian dinamis.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Tito menyebut penghematan anggaran perlu dilakukan secara selektif, terutama dengan memangkas kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah perjalanan dinas. Ia menilai, selama ini masih terdapat aktivitas perjalanan yang bisa dikurangi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Anggaran dari kegiatan tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan publik.

Menurutnya, arahan efisiensi sebenarnya bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Dalam Negeri telah mendorong pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola belanja, khususnya di tengah situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian.

Pemerintah pusat saat ini juga tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk fluktuasi harga energi global yang berdampak pada beban anggaran negara. Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah adaptif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai bagian dari strategi penghematan, pemerintah turut mempertimbangkan kebijakan kerja fleksibel, termasuk penerapan kerja dari rumah secara terbatas. Langkah ini diharapkan dapat menekan konsumsi bahan bakar serta biaya operasional lainnya.

Tito juga menyinggung praktik efisiensi yang pernah dilakukan saat masa pandemi, seperti penghematan penggunaan listrik dan optimalisasi fasilitas kantor. Menurutnya, kebiasaan tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam kondisi saat ini.

Ia menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi juga upaya mengarahkan belanja agar lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kinerja pelayanan publik tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran dan tekanan ekonomi global.

(Yon).

Berita Terkait

Komisi XIII DPR Rapatkan Pemulihan Korban HAM, Libatkan Sejumlah Kementerian
Prajurit Garuda Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Investigasi Internasional: Alarm Bahaya bagi Pasukan Perdamaian
RUU Perampasan Aset Dipacu, Komisi III DPR Kumpulkan Pakar: Antara Efektivitas Hukum dan Risiko Penyalahgunaan
Trump Sindir Armada Inggris, Retakan Aliansi Barat Makin Terbuka di Tengah Ketegangan Iran
Lelang Aset Korupsi Maret 2026, KPK Setor Rp10,9 Miliar ke Kas Negara
Mantan Menhan Juwono Sudarsono Wafat di Usia 84 Tahun, Jejak Pemikir Pertahanan Itu Kini Tinggal Kenangan
Pemerintah Ultimatum Platform Digital: Lindungi Anak atau Hadapi Sanksi
Menag: Anak Tak Cukup Melek Digital, Harus Berakhlak sebelum Masuk Dunia Maya

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 04:38 WIB

Komisi XIII DPR Rapatkan Pemulihan Korban HAM, Libatkan Sejumlah Kementerian

Senin, 30 Maret 2026 - 05:26 WIB

Prajurit Garuda Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Investigasi Internasional: Alarm Bahaya bagi Pasukan Perdamaian

Senin, 30 Maret 2026 - 05:06 WIB

RUU Perampasan Aset Dipacu, Komisi III DPR Kumpulkan Pakar: Antara Efektivitas Hukum dan Risiko Penyalahgunaan

Minggu, 29 Maret 2026 - 10:34 WIB

Trump Sindir Armada Inggris, Retakan Aliansi Barat Makin Terbuka di Tengah Ketegangan Iran

Sabtu, 28 Maret 2026 - 19:54 WIB

Lelang Aset Korupsi Maret 2026, KPK Setor Rp10,9 Miliar ke Kas Negara

Sabtu, 28 Maret 2026 - 19:33 WIB

Mantan Menhan Juwono Sudarsono Wafat di Usia 84 Tahun, Jejak Pemikir Pertahanan Itu Kini Tinggal Kenangan

Sabtu, 28 Maret 2026 - 17:10 WIB

Pemerintah Ultimatum Platform Digital: Lindungi Anak atau Hadapi Sanksi

Sabtu, 28 Maret 2026 - 16:58 WIB

Menag: Anak Tak Cukup Melek Digital, Harus Berakhlak sebelum Masuk Dunia Maya

Berita Terbaru