Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengunci arah pembangunan untuk tahun 2027. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Surabaya, Selasa (14/4/2026), fokus utama diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat: layanan kesehatan dan pendidikan.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak lagi sekadar mengejar proyek fisik, tetapi memastikan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting sekarang bukan hanya bangunan, tapi bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan mudah,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.
Di sektor kesehatan, Pemprov Jatim mempercepat penyelesaian sejumlah proyek rumah sakit daerah. Beberapa di antaranya berada di wilayah Jember dan Madura yang selama ini dinilai masih membutuhkan penguatan layanan rujukan. Dengan tambahan fasilitas tersebut, jaringan rumah sakit milik provinsi ditargetkan semakin merata dan tidak lagi terpusat di kota besar.
Sementara itu di sektor pendidikan, tantangan justru datang dari sisi anggaran. Pemprov harus melakukan penyesuaian fiskal yang berdampak pada berkurangnya ruang belanja hingga triliunan rupiah. Meski begitu, pemerintah memastikan kebijakan tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, terutama pada penguatan tenaga pengajar.
Menurut Emil, kualitas guru menjadi kunci utama jika ingin mencetak generasi yang siap bersaing. “Kalau manusianya kuat, sistem akan ikut kuat,” tegasnya.
Di balik prioritas tersebut, persoalan klasik masih membayangi: ketergantungan pendapatan daerah pada pajak kendaraan bermotor. Sumber ini harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan jalan hingga pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan.
Kondisi itu membuat pemerintah harus berhitung ketat agar semua sektor tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Selain layanan dasar, arah pembangunan Jatim juga menyentuh pemerataan ekonomi. Kawasan metropolitan seperti Surabaya Raya dan Malang Raya tetap dijadikan motor pertumbuhan, terutama di sektor jasa, industri kreatif, dan ekonomi digital. Namun di saat yang sama, wilayah desa tidak boleh tertinggal.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Pemprov mendorong pengembangan transportasi terintegrasi. Program seperti Trans Jatim diperluas, sementara konektivitas antarwilayah diperkuat melalui proyek kereta api, termasuk rencana jalur ganda (double track) dan elektrifikasi.
Langkah ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi strategi jangka panjang untuk menghubungkan pusat ekonomi dengan daerah penyangga.
“Transportasi itu bukan soal hari ini saja. Ini investasi masa depan,” kata Emil.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola. Evaluasi internal akan terus dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif dan tidak tersendat di lapangan.
Forum Musrenbang ini menjadi titik awal penyusunan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan pada 2027. Hasilnya akan menentukan arah Jawa Timur dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, hingga perubahan global.
Dengan berbagai keterbatasan yang ada, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan penting: memastikan pembangunan tetap berjalan merata, tanpa meninggalkan kebutuhan dasar masyarakat yang paling mendesak.
(Udi)
