Tulungagung – Kondisi Pasar Ngemplak di Kabupaten Tulungagung kembali menjadi perhatian DPRD. Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Hj. Binti Luklukah, SM, menilai pasar tradisional tersebut belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah, meski perannya penting bagi perekonomian masyarakat kecil.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, hingga kini wajah Pasar Ngemplak masih dihadapkan pada persoalan mendasar, mulai dari kebersihan, keterbatasan fasilitas, hingga penataan yang tidak tertib. Situasi tersebut dinilai berdampak langsung pada kenyamanan pedagang dan pengunjung, sekaligus menurunkan daya saing pasar tradisional.
“Pasar ini jauh dari kata layak. Fasilitasnya tidak mendukung aktivitas jual beli, baik bagi pedagang maupun pembeli,” ujarnya.
Ia menilai persoalan Pasar Ngemplak tidak dapat disikapi secara biasa. Pasar rakyat merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat kecil. Ketika pembenahan tidak dilakukan secara serius, aktivitas ekonomi ikut terhambat dan pasar tradisional semakin tertinggal di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern.
Binti Luklukah juga mempertanyakan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dalam mengelola pasar tradisional. Menurutnya, langkah pembenahan yang dilakukan selama ini belum menyentuh persoalan mendasar.
“Masalahnya bukan hal baru, tetapi penanganannya masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Selain kondisi fisik, DPRD Tulungagung menilai tata kelola Pasar Ngemplak belum mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di satu sisi, pasar menjadi sumber retribusi, namun di sisi lain, fasilitas dasar dinilai belum sebanding dengan kontribusi yang diharapkan.
“Potensi pendapatan daerah ada. Tapi pengelolaannya harus tertib dan transparan. Jangan sampai pedagang terus dibebani tanpa diiringi perbaikan fasilitas,” ujarnya.
Komisi C DPRD, lanjut dia, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pasar Ngemplak. Revitalisasi fasilitas fisik, perbaikan drainase, kebersihan, penerangan, serta penataan pedagang dinilai perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
“Jika pasar tertata dan nyaman, aktivitas ekonomi akan berjalan lebih baik dan pendapatan daerah dapat meningkat tanpa mengorbankan pedagang,” katanya.
Kondisi Pasar Ngemplak, menurut DPRD, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Tanpa langkah nyata dari pemerintah daerah, pasar tradisional dinilai berisiko terus tertinggal, sementara perannya sebagai penopang ekonomi rakyat kian melemah.
(gun).
