Trenggalek – Pemerintah terus mendorong penguatan sistem data sosial sebagai fondasi utama penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Hal itu kembali ditegaskan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja ke Trenggalek, akhir pekan ini.
Dalam kunjungan tersebut, ia menekankan bahwa pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, perubahan kondisi masyarakat berlangsung sangat cepat, sehingga sistem pendataan tidak bisa bersifat statis.
“Setiap perubahan harus segera tercatat. Dari situlah kebijakan bisa disusun dengan lebih tepat,” ujarnya.
Pemerintah pusat saat ini tengah memperkuat penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan evaluasi program sosial. Sistem ini dirancang untuk menyatukan berbagai basis data yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyatakan kesiapan untuk mendukung integrasi tersebut. Bupati Mochamad Nur Arifin menyebut, pihaknya fokus memperkuat koordinasi dari tingkat desa agar data yang dihimpun bisa langsung terhubung dengan sistem pusat.
Langkah konkret yang dilakukan antara lain pembentukan posko koordinasi pendataan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat desa hingga petugas statistik. Melalui pola ini, pembaruan data diharapkan bisa berlangsung lebih cepat dan akurat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan untuk menjangkau warga yang belum tercatat. Pendekatan jemput bola dilakukan agar masyarakat yang belum memiliki dokumen resmi dapat segera masuk dalam sistem.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam program perlindungan sosial. Pemerintah juga mengantisipasi kondisi sementara dengan memberikan bantuan melalui skema nonformal, sembari menunggu proses pembaruan data rampung.
Penguatan sistem data ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program sosial. Dengan basis data yang terintegrasi dan terus diperbarui, bantuan diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
(gun)
