Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD dengan capaian yang nyaris menyentuh target. Namun di balik angka yang tinggi, persoalan infrastruktur masih menjadi catatan penting.
Dalam forum resmi di gedung dewan, laporan tersebut disampaikan oleh Syah Muhammad Natanegara sebagai bagian dari kewajiban tahunan pemerintah daerah. Laporan itu memuat realisasi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan selama satu tahun anggaran.
Secara umum, pendapatan daerah tercatat hampir memenuhi target. Sumber utama masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan meningkat meski porsinya belum dominan.
Di sisi belanja, penyerapan anggaran juga tergolong tinggi. Anggaran digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari operasional pemerintahan hingga pembangunan daerah. Namun, tidak seluruh program mampu terealisasi secara maksimal.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah sektor infrastruktur. Pemerintah daerah mengakui masih banyak ruas jalan yang belum tertangani secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian angka makro dengan realitas di lapangan.
Selain itu, laporan juga mencatat adanya sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang kembali masuk dalam struktur pembiayaan. Hal ini menjadi indikator bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dalam keterangannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Setiap capaian dan kekurangan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan anggaran berikutnya.
Di lingkungan DPRD, pembahasan LKPJ diperkirakan akan berlanjut dengan pendalaman oleh masing-masing fraksi. Sejumlah anggota dewan disebut akan menyoroti prioritas belanja, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana anggaran benar-benar berdampak. Angka tinggi dalam laporan keuangan tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik, terutama jika persoalan mendasar seperti infrastruktur masih dirasakan luas.
Ke depan, tantangan pemerintah daerah bukan hanya menjaga capaian pendapatan, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata.
Dengan capaian yang hampir sempurna di atas kertas, Trenggalek kini dihadapkan pada pekerjaan yang lebih besar: menjawab harapan masyarakat di lapangan.
(gun)
