Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi dan mobilitas masyarakat. Keputusan terkait kebijakan tersebut disebut telah dirampungkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa hasil pembahasan lintas kementerian sudah mencapai tahap akhir. Namun, penyampaian resmi kepada publik akan dilakukan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Purbaya, kebijakan WFH tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi mobilitas, tetapi juga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ia menilai, meskipun ada potensi penghematan konsumsi energi, pergerakan ekonomi yang tetap aktif justru dapat memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara.
“Ketika aktivitas ekonomi tetap berjalan, maka sektor usaha ikut bergerak. Dari situ, penerimaan negara juga bisa meningkat,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Pemerintah disebut menggunakan pendekatan menyeluruh dalam merancang kebijakan ini. Artinya, tidak hanya mempertimbangkan efisiensi biaya, tetapi juga menjaga keseimbangan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu skema yang mengemuka adalah penerapan WFH pada hari tertentu, termasuk opsi hari Jumat. Pemilihan hari tersebut dinilai memiliki dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja dibandingkan hari lainnya.
Meski demikian, belum ada kepastian apakah kebijakan ini akan bersifat wajib bagi seluruh sektor. Pemerintah memberi sinyal bahwa penerapan penuh kemungkinan hanya berlaku bagi instansi pemerintahan, sementara sektor swasta berpotensi bersifat fleksibel atau berupa imbauan.
Untuk sektor industri seperti pabrik, kebijakan ini diperkirakan tidak akan diterapkan karena karakter pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH diharapkan mampu menjadi solusi adaptif di tengah perubahan pola kerja dan mobilitas masyarakat. Pemerintah menargetkan langkah ini tetap menjaga produktivitas nasional, sekaligus memberikan dampak positif bagi efisiensi dan keberlanjutan ekonomi.
(YN).
