TULUNGAGUNG, lumineerdalilu.com – Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026. Namun sebelum proyek dimulai, pemerintah daerah masih harus menuntaskan sejumlah syarat teknis dan administrasi yang menjadi prasyarat dari pemerintah pusat.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di Tulungagung, lokasi pembangunan telah ditetapkan di sekitar Rusunawa Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru.
Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septi Wulan, mengatakan lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 5,7 hektare.
Meski lokasi sudah dipastikan, lahan tersebut masih berupa area persawahan sehingga memerlukan penyesuaian sebelum dapat dibangun.
“Lokasinya sudah tetap di dekat Rusunawa Ringinpitu. Namun masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya, Sabtu (10/5/2026).
Menurut Reni, pihaknya telah menerima balasan dari Kementerian Sosial yang pada prinsipnya menyetujui rencana pembangunan tersebut.
Namun persetujuan itu disertai sejumlah catatan teknis yang harus lebih dulu dipenuhi pemerintah daerah.
Beberapa syarat yang masih harus diselesaikan meliputi perizinan, pengurukan lahan, hingga pembangunan akses jembatan menuju lokasi.
Kondisi lahan yang masih berupa sawah membuat tahap awal proyek tidak bisa langsung masuk konstruksi utama.
“Masih perlu pengurukan lahan dan pembangunan akses jembatan. Itu menjadi bagian yang harus kami siapkan terlebih dahulu,” katanya.
Pekerjaan pengurukan dan pembangunan jembatan nantinya akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung.
Sementara pembangunan gedung sekolah sepenuhnya akan dibiayai pemerintah pusat melalui APBN.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah hanya bertugas menyiapkan lahan dalam kondisi siap bangun.
Model pembagian tugas ini membuat kesiapan daerah menjadi faktor penentu cepat atau lambatnya realisasi proyek.
Ketika lahan belum sepenuhnya siap, pembangunan fisik otomatis belum dapat dimulai meski dukungan pusat sudah diberikan.
Situasi ini menunjukkan pembangunan fasilitas pendidikan skala besar tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga kesiapan teknis di level daerah.
Pemilihan lahan sawah untuk proyek strategis semacam ini juga menghadirkan pekerjaan tambahan, mulai perubahan fungsi lahan hingga pembangunan infrastruktur dasar penunjang.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai target, pembangunan fisik Sekolah Rakyat Tulungagung diperkirakan mulai pada Oktober 2026.
“Paling cepat pembangunan fisik bisa dimulai Oktober,” ujar Reni.
Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan akses pendidikan bagi keluarga miskin di Tulungagung.
Namun, percepatan proyek akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menyelesaikan pekerjaan awal yang saat ini masih berproses.
Dengan target waktu yang relatif dekat, penyelesaian administrasi, kesiapan lahan, dan akses menuju lokasi menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dituntaskan. (gun)
