Tulungagung, Lumineerdaily.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat upaya penanganan anak tidak sekolah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pencegahan Anak Tidak Sekolah (PATS) tahun 2025. Kegiatan yang digelar untuk satuan pendidikan jenjang sekolah dasar itu melibatkan 260 guru kelas VI dari seluruh SD se-Kabupaten Tulungagung, menandai langkah serius daerah dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak.
Acara dibuka oleh Plt. Kepala Bidang Sekolah Dasar, Wahyu Tejo Aribowo, ST., MM. Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan bahwa isu anak tidak sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai beban sektor pendidikan, tetapi sebagai persoalan sosial yang berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan.
“Anak-anak kita adalah investasi jangka panjang. Ketika mereka tidak mengenyam pendidikan dasar, kita kehilangan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, penanganan anak tidak sekolah harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak,” ujar Wahyu saat membuka acara.
Meski capaian pendidikan dasar di Tulungagung dinilai cukup baik, pemerintah mencatat masih adanya sejumlah kendala yang menyebabkan anak usia sekolah tercatat tidak bersekolah. Di antaranya kondisi sosial ekonomi keluarga, minimnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan, akses wilayah tertentu yang kurang memadai, serta persoalan administratif yang menghambat pendataan anak.
Berbagai faktor tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat implementasi PATS di sekolah-sekolah. Program ini menekankan pentingnya identifikasi dini terhadap siswa yang berisiko putus sekolah dan memantau mereka yang telah berhenti belajar agar dapat kembali mengakses pendidikan.
Bimtek PATS dirancang untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada sekolah terkait mekanisme pendataan, pelaporan, serta intervensi. Guru-guru peserta bimtek mendapatkan pembekalan tentang pemanfaatan aplikasi pendataan PATS, metode penelusuran anak tidak sekolah, hingga langkah-langkah penyusunan intervensi berbasis kasus.
Melalui sistem tersebut, satuan pendidikan diharapkan mampu menelusuri data anak tidak sekolah lebih akurat, baik dari sumber internal sekolah, masyarakat, maupun perangkat desa. Selain itu, pelaporan berjenjang ke pemerintah daerah memungkinkan proses penanganan berlangsung lebih cepat.
“Pendataan hanyalah langkah awal. Yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan setiap anak yang ditemukan benar-benar mendapatkan penanganan. Ini adalah gerakan bersama,” tutur Wahyu
Selain aspek teknis, bimtek juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Para guru didorong untuk membangun komunikasi aktif dengan wali murid, terutama pada siswa yang menunjukkan risiko ketidakhadiran atau penurunan motivasi belajar.
Pemerintah daerah menyebut koordinasi seperti ini kerap menjadi kunci keberhasilan mengembalikan anak ke sekolah. Dukungan dari perangkat desa, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat juga dinilai penting, terutama dalam menangani kasus anak dari keluarga rentan.
Guru kelas VI dipilih sebagai peserta utama karena dinilai memiliki posisi strategis dalam pemetaan keberlanjutan jenjang pendidikan. Mereka dapat mengidentifikasi siswa yang berpotensi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, sekaligus memberikan pendampingan khusus dalam masa transisi.
“Guru kelas VI bukan hanya pengajar, tetapi juga penghubung antara sekolah dasar dan pendidikan lanjutan. Mereka menjadi figur yang sangat penting dalam memastikan anak-anak tetap berada di jalur pendidikan,” kata Wahyu.
Di akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka anak tidak sekolah secara signifikan pada tahun 2025. Upaya ini akan dilakukan melalui penguatan data, pendampingan berkelanjutan, serta pengawasan rutin oleh satuan pendidikan.
Wahyu menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang telah terlibat dalam penyelenggaraan bimtek. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi penggerak budaya baru dalam dunia pendidikan: budaya memastikan setiap anak memperoleh hak belajar tanpa terkecuali.
“Semoga langkah kita hari ini membawa dampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak Tulungagung dan kualitas pendidikan daerah kita,” ujarnya.
