TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah terukur dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun di balik kesepakatan pembiayaan Rp70 miliar, tersimpan strategi penting: menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah tekanan kebutuhan pembangunan.
Kesepakatan tersebut diteken langsung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bersama Direktur PT SMI, Faaris Prasnawa, di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Selasa (21/4/2026).
Alih-alih mengejar angka maksimal pembiayaan, Pemkab Trenggalek justru memilih menyesuaikan nilai pinjaman dengan kemampuan keuangan daerah. Dari potensi awal hingga Rp150 miliar, angka tersebut dipangkas menjadi Rp70 miliar setelah melalui perhitungan rasio fiskal terbaru.
Langkah ini menunjukkan pendekatan konservatif pemerintah daerah dalam mengelola utang daerah. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap mendesak, namun di sisi lain, kemampuan bayar menjadi faktor utama yang tidak bisa diabaikan.
“Angka Rp70 miliar adalah batas aman yang sudah kami hitung agar tidak membebani keuangan daerah,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin.
Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa pembiayaan bukan sekadar soal mendapatkan dana, melainkan bagaimana memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga dalam jangka menengah.
Dari total pembiayaan, sebesar Rp41 miliar dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan, sementara Rp29 miliar difokuskan pada penataan pariwisata dan kawasan perkotaan.
Pemilihan dua sektor ini dinilai strategis. Infrastruktur jalan menjadi tulang punggung mobilitas ekonomi, sementara sektor pariwisata diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan daerah.
Direktur PT SMI, Faaris Prasnawa, menilai langkah Trenggalek sebagai contoh pemanfaatan pembiayaan yang tepat sasaran.
“Kami melihat pemerintah daerah memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pembiayaan sebelumnya, sehingga kolaborasi ini berlanjut,” ujarnya.
Kerja sama ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Pemkab Trenggalek telah memanfaatkan skema pembiayaan serupa saat pandemi Covid-19 untuk pembangunan rumah sakit dan infrastruktur jalan.
Hasilnya, proyek-proyek tersebut kini telah beroperasi dan memberikan dampak nyata, baik dari sisi layanan publik maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pengalaman tersebut menjadi dasar kepercayaan bagi PT SMI untuk kembali menyalurkan pembiayaan.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa skema pembiayaan ini telah direncanakan dalam dokumen pembangunan jangka menengah dan mendapatkan persetujuan DPRD melalui APBD 2026.
Bagi Pemkab Trenggalek, pembiayaan bukan dipandang sebagai beban, melainkan instrumen percepatan pembangunan yang harus dikelola secara hati-hati.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, strategi ini menjadi alternatif untuk tetap menjaga laju pembangunan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.
Langkah Trenggalek mencerminkan dilema yang dihadapi banyak daerah: antara kebutuhan pembangunan yang cepat dan kewajiban menjaga disiplin fiskal.
Dengan memilih angka yang lebih moderat, pemerintah daerah tampaknya berupaya menyeimbangkan dua kepentingan tersebut, memastikan proyek tetap berjalan, sekaligus menjaga ruang fiskal tetap aman di masa depan.
(gun)
