Blitar, Lumineerdaily – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, menegaskan pentingnya ketepatan waktu dan keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan program yang tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Desakan ini disampaikan Ratna usai mengikuti rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar, yang membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025, Selasa (21/10/2025).
“Kami berharap Sekda sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) lebih fokus memastikan kesanggupan masing-masing OPD. Jangan sampai waktu yang singkat ini membuat pelaksanaan anggaran tidak optimal,” ujar Ratna Dewi kepada wartawan.
Menurutnya, perencanaan yang baik tanpa diikuti realisasi anggaran yang memadai hanya akan menjadi formalitas. Ia mengingatkan bahwa waktu efektif untuk menyelesaikan kegiatan APBD Perubahan tinggal sekitar satu setengah bulan.
“Perencanaan yang bagus saja tidak cukup. Realisasi yang cepat dan tepat sasaran jauh lebih penting agar APBD Blitar tidak mengalami penurunan kinerja di akhir tahun,” tegas Ratna Dewi.
Dalam evaluasi yang dilakukan Gubernur Jawa Timur, salah satu catatan penting adalah masih rendahnya alokasi belanja infrastruktur Kabupaten Blitar yang baru mencapai 39,68 persen, sedikit di bawah target mediator spending sebesar 40 persen.
Ratna menilai capaian tersebut harus menjadi perhatian serius Pemkab Blitar, mengingat sektor infrastruktur merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan.
“Kami akan mengejar ketertinggalan itu supaya bisa sesuai dengan mediator spending. Infrastruktur harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ratna Dewi meminta Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ketua TAPD untuk memperkuat fungsi pengawasan, terutama terhadap OPD dengan pagu anggaran besar dalam Perubahan APBD 2025. Ia menegaskan bahwa pengawasan dan koordinasi harus dilakukan secara intensif agar tidak ada program yang tertunda.
“Kami berharap Sekda benar-benar mengawal pelaksanaan anggaran agar tidak ada kegiatan yang molor atau tidak selesai tepat waktu. Semua harus dimaksimalkan karena waktu pelaksanaan sudah sangat terbatas,” ucapnya.
Ratna juga mengingatkan agar seluruh OPD menutup tahun anggaran 2025 dengan hasil yang optimal, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik dan komitmen terhadap efisiensi penggunaan anggaran.
“Di akhir tahun nanti, kami ingin melihat hasil nyata dari seluruh program. Anggaran yang sudah disahkan harus diterapkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ratna Dewi.
Dengan langkah cepat dan koordinasi antarinstansi, DPRD Blitar berharap seluruh catatan evaluasi gubernur dapat ditindaklanjuti secara komprehensif, sehingga pelaksanaan APBD Perubahan 2025 bisa berjalan efektif dan akuntabel.
