Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini dengan memperluas program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun. Langkah ini dilakukan dengan memasukkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke dalam sistem pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2026. “Program ini akan dimulai tahun depan. Jumlah dan cakupan program akan disampaikan lebih lanjut,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Dengan penambahan satu tahun pendidikan usia dini, PAUD kini menjadi bagian integral dari jenjang pendidikan dasar. Pemerintah menekankan pentingnya tahap usia dini sebagai periode emas dalam pembentukan karakter, literasi, dan numerasi anak.
Sebelumnya, program wajib belajar di Indonesia mencakup 9 tahun, yakni enam tahun sekolah dasar (SD) dan tiga tahun sekolah menengah pertama (SMP). Kebijakan ini kemudian diperluas pada 2015 menjadi 12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA). Dengan penambahan PAUD, setiap anak diharapkan memiliki fondasi pendidikan yang lebih kuat sejak usia prasekolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat sekitar 30,2 juta anak usia 0–6 tahun di Indonesia, setara dengan 10,91 persen dari total penduduk. Angka ini sejalan dengan pandangan UNICEF bahwa layanan PAUD berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, baik dari aspek kognitif, sosial, maupun emosional.
Kebijakan wajib belajar 13 tahun juga menargetkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, khususnya di daerah dengan tingkat partisipasi PAUD yang masih rendah. Integrasi PAUD ke dalam sistem wajib belajar diharapkan mendorong peningkatan kualitas guru dan kurikulum berbasis karakter.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda diharapkan tumbuh dengan kecerdasan intelektual sekaligus karakter yang kuat.
