TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memperluas cara pandang dan berani mengkritik diri sendiri. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan bedah buku Reset Indonesia-1 di Amphiteater Hutan Kota Trenggalek, Senin, (22/12/2025).
Menurut Arifin, perubahan tata kelola pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari pusat. Pemerintah daerah, termasuk ASN, harus menjadi aktor utama yang berani melakukan koreksi atas pola kerja dan cara berpikir yang selama ini dijalankan.
“Yang bertanggung jawab membawa perubahan di daerah adalah pemerintahnya sendiri. Karena itu, ASN harus berani mengkritik diri agar bisa berbenah,” kata Arifin.
Buku Reset Indonesia-1 ditulis oleh empat jurnalis lintas generasi, Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu. Buku tersebut merupakan hasil riset lapangan selama bertahun-tahun yang menyoroti persoalan struktural bangsa, mulai dari konflik agraria, krisis lingkungan, hingga arah kebijakan publik.
Arifin mengatakan, sejumlah gagasan dalam buku itu relevan dengan tantangan pembangunan di Trenggalek, terutama soal keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ia menilai pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung ekologi berisiko menimbulkan masalah jangka panjang.
“Kalau ingin pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan lingkungan tidak bisa dipertentangkan,” ujarnya.
Selain itu, Arifin menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah. Namun, menurut dia, upaya tersebut harus tetap berpijak pada ekonomi kerakyatan dan prinsip keadilan sosial.
“Kita boleh memperkuat fiskal, tetapi struktur ekonomi rakyat harus dijaga dan tidak merusak lingkungan,” kata Arifin.
Meski demikian, Arifin mengaku tidak sepenuhnya sependapat dengan seluruh gagasan dalam Reset Indonesia-1. Salah satunya terkait pandangan mengenai pengelolaan sumber daya air yang sepenuhnya untuk kepentingan publik. Perbedaan tersebut, menurut dia, justru penting untuk membuka ruang dialog kritis.
“Perbedaan pendapat itu sehat. Yang berbahaya justru ketika birokrasi berhenti mengoreksi dirinya sendiri,” ucapnya.
Arifin berharap forum bedah buku tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mendorong ASN mengubah cara berpikir dan praktik birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik di Trenggalek.
(Gun).
