Lumineerdaily.com, Blitar – Gelombang operasi tangkap tangan yang belakangan terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai memberi efek berantai. Tidak hanya mengguncang wilayah yang menjadi lokasi perkara, tetapi juga memicu kewaspadaan di daerah lain. Di Kabupaten Blitar, situasi ini langsung direspons dengan penegasan sikap: pengawasan harus diperketat, integritas tidak boleh longgar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, secara terbuka menyampaikan bahwa fenomena OTT yang terjadi sepanjang 2026 menjadi peringatan serius bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Terlebih, beberapa kasus muncul di wilayah yang secara geografis dan administratif berdekatan.
“Ini menjadi perhatian bersama. Semua pihak harus lebih waspada dalam menjalankan tugas dan kewenangan,” ujarnya, Sabtu, (18/4/2026).
Menurut Ratna, posisi DPRD tidak sekadar sebagai lembaga pembuat kebijakan, tetapi juga memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, penguatan integritas internal menjadi syarat mutlak agar fungsi pengawasan tidak hanya formalitas.
Ia menekankan, pengawasan yang lemah justru membuka ruang bagi penyimpangan. Karena itu, DPRD Kabupaten Blitar mendorong agar setiap proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, dapat berjalan dengan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Integritas harus menjadi fondasi. Tanpa itu, pengawasan tidak akan berjalan efektif,” katanya.
Di tengah situasi yang menuntut kehati-hatian, DPRD juga menilai pentingnya menjaga keseimbangan hubungan dengan pihak eksekutif. Ratna menyebut komunikasi antara legislatif dan pemerintah daerah di Blitar sejauh ini berjalan cukup baik dan menunjukkan peningkatan.
Koordinasi yang intens, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting dalam meminimalisasi potensi kesalahan. Dengan komunikasi yang terbuka, setiap kebijakan dapat dikawal sejak tahap awal, bukan hanya dievaluasi setelah masalah muncul.
“Dari perencanaan sampai pelaksanaan, komunikasi semakin matang. Ini penting agar tidak ada celah dalam pelaksanaan program,” jelasnya.
Namun demikian, pernyataan tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa kewaspadaan tidak boleh berkurang. Kasus-kasus yang terjadi di daerah lain menunjukkan bahwa penyimpangan bisa muncul di tengah sistem yang terlihat berjalan normal.
Ratna juga menyinggung pentingnya keterbukaan dari kepala daerah dalam menerima kritik dan masukan. Menurutnya, sikap terbuka menjadi bagian dari sistem pengendalian yang sehat, karena memberi ruang bagi koreksi sebelum masalah berkembang lebih jauh.
Dengan dinamika yang terjadi, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk menempatkan pencegahan korupsi sebagai prioritas. Tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi melalui penguatan fungsi pengawasan dan pembenahan sistem kerja kelembagaan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Situasi yang berkembang menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya berjalan, tetapi juga harus dijaga dengan ketat. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus korupsi, setiap kebijakan dan keputusan kini berada dalam pengawasan yang lebih luas.
Dan di titik itulah, komitmen terhadap integritas akan benar-benar diuji, bukan saat kondisi aman, tetapi ketika tekanan datang dari berbagai arah.
(gun)
