Trenggalek – Penurunan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Trenggalek bukan sekadar dampak cuaca atau pelemahan ekonomi. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya kepekaan dan respons Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dalam membaca perubahan lapangan.
Hingga memasuki awal Desember 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih tertahan di kisaran 60 persen dari target Rp 9 miliar. Angka itu memicu kekhawatiran DPRD, sebab sisa waktu yang kian sempit membuat peluang menutup target semakin tipis.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menilai situasi tersebut harus dibaca sebagai alarm keras, bukan dianggap sebagai rutinitas tahunan.
“Kalau pendapatan turun, jangan langsung berlindung di balik alasan cuaca atau ekonomi. Harus ada kajian serius, apa yang salah di internal pengelolaan,” tegasnya.
Menurutnya, penurunan kunjungan wisatawan bisa berakar dari persoalan mendasar, mulai dari kualitas perawatan destinasi, fasilitas yang stagnan, hingga akses menuju kawasan wisata yang kurang diperhatikan.
Namun yang lebih krusial, DPRD juga menyoroti potensi kebocoran dalam pengelolaan pendapatan. Ia menegaskan bahwa lemahnya pengawasan berpotensi membuat PAD bocor tanpa terdeteksi.
“Pengawasan itu bukan formalitas. Inspektorat, ASN, dan dinas teknis punya tanggung jawab memastikan setiap rupiah dari sektor wisata benar-benar masuk kas daerah,” katanya.
Mugianto mengakui faktor eksternal seperti daya beli masyarakat dan munculnya destinasi baru di daerah lain memang memengaruhi arus wisatawan. Namun ia menilai faktor tersebut tidak bisa dijadikan kambing hitam tunggal.
“Kalau semua daerah terdampak, pertanyaannya kenapa penurunan di Trenggalek terasa lebih berat? Ini yang harus dijawab dengan data dan evaluasi, bukan asumsi,” ujarnya.
DPRD pun mendorong Disparbud untuk keluar dari pola kerja administratif dan lebih aktif turun ke lapangan. Kontrol langsung terhadap kondisi destinasi dinilai penting agar persoalan teknis tidak menumpuk hingga berdampak pada pendapatan.
“Kalau hanya menunggu laporan, ya terlambat. Harus sering turun, cek langsung, evaluasi fasilitas, lihat potensi masalah di lapangan,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan agar jajaran terkait tidak bersikap pasrah terhadap tren penurunan. Menurutnya, sektor pariwisata seharusnya adaptif dan responsif terhadap perubahan perilaku wisatawan.
“Jangan menerima kondisi apa adanya. Kalau PAD turun, harus dicari penyebabnya sampai ke akar, lalu dibenahi,” pungkasnya.
Sementara itu, Disparbud Trenggalek mengakui adanya pelemahan sektor pariwisata sepanjang 2025. Plt Kepala Disparbud, Edi Santoso, menyebut kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Namun DPRD menilai, pengakuan tersebut belum cukup tanpa disertai langkah konkret dan strategi pemulihan yang terukur.
Dengan sisa waktu menuju akhir tahun yang kian terbatas, sorotan kini mengarah pada kemampuan Disparbud membuktikan bahwa penurunan PAD bukan akibat kelalaian pengelolaan, melainkan benar-benar faktor eksternal yang telah diantisipasi secara maksimal.
(Gun).
