TRENGGALEK – Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2026 masih berada pada fase awal. Hingga pertengahan Maret, sebagian besar paket kegiatan tercatat baru sampai tahap perencanaan dan belum memasuki proses lelang.
Berdasarkan data Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), jumlah paket yang siap ditindaklanjuti masih terbatas. Sebagian besar perangkat daerah baru menyelesaikan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Trenggalek, Suprihadi, mengatakan bahwa paket yang sudah masuk untuk diproses didominasi oleh sektor konstruksi. Selain itu, terdapat satu paket jasa konsultasi yang telah lebih dahulu memasuki tahapan pemilihan.
Menurut dia, paket konsultasi tersebut berkaitan dengan penyusunan dokumen lingkungan pada sektor pendidikan dan saat ini telah diumumkan untuk tahap prakualifikasi.
“Untuk yang sudah berjalan, baru satu paket jasa konsultasi. Itu sudah kami umumkan dan saat ini masuk tahapan awal pemilihan penyedia,” ujarnya.
Sementara itu, untuk paket pekerjaan konstruksi, prosesnya masih menunggu pelimpahan resmi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menjelaskan, tahapan ini sangat bergantung pada kesiapan dokumen perencanaan yang sedang disusun dan direviu oleh OPD terkait.
“Sebagian besar masih dalam proses penyelesaian perencanaan di masing-masing perangkat daerah. Setelah dokumen siap dan dilimpahkan ke kami, tahapan tender akan segera kami jalankan,” kata Suprihadi.
Ia menambahkan, mayoritas paket kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proses tender ditargetkan mulai berlangsung pada April hingga Mei, dengan penandatanganan kontrak pekerjaan pada Juni.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan proyek dapat selesai lebih cepat dan hasilnya segera dirasakan masyarakat tanpa harus menunggu hingga akhir tahun anggaran.
Salah satu paket dengan nilai cukup besar berada pada sektor infrastruktur, yakni rencana pembangunan jembatan di wilayah Kecamatan Pule. Proyek tersebut menjadi bagian dari prioritas peningkatan konektivitas antarwilayah.
Di sisi lain, tidak semua kegiatan dilakukan melalui mekanisme tender. Untuk pekerjaan tertentu seperti pemeliharaan atau peningkatan jalan, pemerintah daerah memanfaatkan sistem e-purchasing melalui katalog elektronik. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan dapat mempercepat proses pengadaan.
UKPBJ juga mengantisipasi potensi kendala teknis dalam sistem pengadaan berbasis elektronik. Penyesuaian jadwal operasional aplikasi dilakukan untuk menghindari gangguan, terutama pada waktu-waktu pemeliharaan sistem.
“Pengaturan jadwal ini penting agar proses unggah maupun unduh dokumen tidak terganggu. Kami berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan lancar,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah menargetkan percepatan pada tahap berikutnya agar pelaksanaan proyek fisik dapat segera dimulai. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efektivitas penyerapan anggaran sekaligus mendorong pertumbuhan pembangunan daerah.
(gun)
