Ponorogo, lumineerdaily.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium Ponorogo Bersatu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (7/5/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat di daerah.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai orasi bergantian dari perwakilan massa. Sejumlah peserta membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait alokasi prioritas anggaran.
Koordinator aksi, Aang Pariyanto, mengatakan pemerintah perlu lebih jeli melihat kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, salah satunya kesejahteraan guru honorer.
Ia mencontohkan, masih ada guru honorer di Ponorogo yang menerima penghasilan sekitar Rp250 ribu per bulan. Kondisi tersebut dinilai jauh dari layak, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
“Masih ada guru honorer di Ponorogo yang menerima gaji sekitar Rp250 ribu per bulan. Ini tentu memerlukan perhatian serius,” ujar Aang saat menyampaikan orasi.
Menurutnya, masyarakat tidak menolak seluruh program pemerintah, namun meminta agar kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan paling mendesak di lapangan.
“Pemerintah perlu memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain menyampaikan kritik terhadap MBG, massa juga memberikan dukungan terhadap program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program tersebut dinilai lebih berpotensi mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha dan distribusi ekonomi lokal.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menemui langsung peserta aksi dan menerima tuntutan yang dibawa massa. Ia menyatakan aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan hari ini dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib hingga selesai. Massa berharap pemerintah tidak hanya fokus pada program nasional berskala besar, tetapi juga memberi perhatian terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat di daerah, termasuk tenaga pendidik non-ASN yang masih menghadapi tantangan ekonomi.
(man)
