Jakarta, lumineerdaily.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong perguruan tinggi mulai terlibat lebih aktif dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya melalui pembangunan dan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri.
Langkah tersebut dinilai tidak hanya mendukung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat sasaran, tetapi juga membuka peluang keterlibatan kampus dalam penguatan rantai pasok pangan nasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam implementasi program tersebut.
Menurutnya, kampus idealnya tidak hanya membangun dapur SPPG, tetapi juga mulai memikirkan ketersediaan pasokan bahan pangan yang menopang operasional dapur.
“Minimal memiliki satu SPPG terlebih dahulu, dan jika memungkinkan, sebagian kebutuhan dipasok dari lingkungan kampus atau jejaring yang dibangun sendiri,” ujar Dadan dalam keterangannya di Makassar, Selasa (28/4/2026).
Butuh Dukungan Pasokan Besar
BGN menjelaskan satu unit SPPG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah cukup besar dan berkelanjutan.
Untuk kebutuhan beras misalnya, satu dapur membutuhkan dukungan produksi dari sekitar 8 hektare lahan sawah.
Sementara itu, kebutuhan pakan ternak diperkirakan memerlukan sekitar 19 hektare lahan jagung.
Tak hanya itu, kebutuhan telur harian dalam satu SPPG juga cukup besar, sehingga dibutuhkan dukungan sekitar 3.700 hingga 4.000 ayam petelur apabila pasokan dilakukan secara mandiri.
Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dapur MBG tidak hanya berkaitan dengan proses memasak, tetapi juga terhubung langsung dengan sektor pertanian, peternakan, hingga distribusi logistik.
Bisa Jadi Sarana Praktik Mahasiswa
Dadan menilai keterlibatan kampus dapat memberi manfaat lebih luas karena pengelolaan SPPG bisa diintegrasikan dengan aktivitas akademik.
Mahasiswa dari berbagai program studi, mulai pertanian, peternakan, teknologi pangan, gizi, hingga manajemen logistik dapat terlibat dalam praktik lapangan melalui sistem pengelolaan dapur tersebut.
Dengan skema seperti itu, kampus tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari model pengembangan pangan berbasis komunitas.
Selain itu, keberadaan SPPG juga disebut dapat menjadi penampung hasil produksi masyarakat sekitar.
Produk petani, peternak, maupun pelaku usaha pangan lokal dapat terserap secara lebih terjamin karena kebutuhan dapur berjalan rutin.
“Program ini membuka ruang terbentuknya ekosistem yang saling terhubung antara pendidikan, pangan, dan ekonomi lokal,” kata Dadan.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Karena kebutuhan bahan pangan bersifat rutin dan berskala besar, pemerintah menilai pelaksanaan program memerlukan dukungan lintas sektor.
Perguruan tinggi dipandang memiliki sumber daya, jaringan, dan kapasitas pengelolaan yang bisa dioptimalkan.
Dengan masuknya kampus ke dalam ekosistem MBG, program ini diharapkan tak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga mendorong tumbuhnya model ekonomi pangan yang lebih berkelanjutan di berbagai daerah.
(Yon/mile)
