JAKARTA – Pemerintah mulai memperluas jangkauan program rumah subsidi dengan memasukkan lebih banyak profesi strategis, termasuk aparat keamanan dan pekerja sektor informasi. Dalam skema terbaru, anggota TNI, Polri, hingga wartawan resmi masuk dalam daftar penerima manfaat hunian bersubsidi yang disiapkan negara.
Program ini dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, rumah yang disalurkan bukan bantuan gratis, melainkan subsidi dengan skema ringan agar tetap terjangkau.
“Ini rumah subsidi, bukan gratis. Ada uang muka sekitar satu persen atau kurang lebih Rp1,8 juta,” ujarnya di Jakarta.
Kuota Besar untuk Profesi Strategis
Dalam pembagian kuota, anggota Polri mendapat alokasi sekitar 14.500 unit rumah, sementara TNI Angkatan Darat memperoleh sekitar 5.760 unit. Wartawan juga masuk dalam skema ini dengan jatah 1.000 unit.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan rumah subsidi dalam jumlah besar untuk profesi lain, seperti tenaga kesehatan (30.000 unit), guru (20.000 unit), petani, nelayan, buruh, hingga pekerja migran yang masing-masing mendapat 20.000 unit.
Langkah ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi mencoba menjangkau berbagai lini pekerjaan yang dinilai berperan penting dalam kehidupan masyarakat.
Pegawai Dapur MBG Ikut Disiapkan
Tak hanya aparat dan pekerja formal, pemerintah juga mulai menyasar sektor baru yang sebelumnya jarang tersentuh, yakni pekerja dapur program makan bergizi gratis (MBG).
Rektor Universitas Pertahanan, Jonni Mahroza, menyebut sebanyak 1.000 unit rumah disiapkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan bertugas di dapur MBG.
“Penempatannya akan dibagi dalam beberapa zonasi agar dekat dengan lokasi kerja,” jelasnya usai pertemuan dengan Menteri PKP.
Skema Ringan, Akses Diperluas
Program ini tetap mengandalkan skema kredit bersubsidi dengan bunga rendah dan tenor panjang. Dengan uang muka yang ringan, pemerintah berharap lebih banyak pekerja bisa mengakses hunian tanpa terbebani biaya awal yang besar.
Pembagian lokasi rumah akan diatur oleh BP Tapera agar sesuai dengan kebutuhan dan sebaran penerima manfaat.
Dorong Kepemilikan, Bukan Sekadar Bantuan
Kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah dalam program sosial. Rumah tidak lagi hanya diposisikan sebagai bantuan, tetapi sebagai aset jangka panjang yang bisa memperkuat stabilitas ekonomi penerima.
Dengan masuknya TNI, Polri, wartawan, hingga pekerja dapur MBG, program ini sekaligus menjadi upaya memperluas akses kepemilikan rumah ke berbagai lapisan profesi.
Di tengah harga properti yang terus naik, skema subsidi dengan uang muka ringan menjadi peluang nyata bagi banyak pekerja untuk memiliki rumah sendiri, sesuatu yang selama ini sulit dijangkau.
(yon)
