Trenggalek – Ambisi percepatan pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya berjalan mulus. Di balik klaim percepatan, puluhan titik pembangunan justru masih tertahan, terutama di wilayah yang bersinggungan dengan lahan milik Perhutani.
Sedikitnya 20 lokasi koperasi hingga kini belum bisa digarap. Masalah utama bukan pada teknis pembangunan, melainkan tersendatnya proses perizinan penggunaan lahan yang belum tuntas.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengakui hambatan tersebut. Ia menyebut proses administrasi pemanfaatan lahan Perhutani menjadi faktor yang paling menghambat percepatan proyek di lapangan.
“Masih ada sekitar 20 titik yang belum bisa dibangun karena proses izin lahannya belum selesai. Ini yang terus kami dorong agar segera ada kejelasan,” ujarnya.
Di sisi lain, pembangunan di lokasi yang tidak bermasalah terus dikebut. Keterlibatan unsur TNI melalui pendampingan lapangan disebut ikut mempercepat progres fisik di sejumlah titik.
Meski demikian, kondisi ini memunculkan pertanyaan soal kesiapan perencanaan awal. Proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu singkat justru menghadapi kendala klasik yang seharusnya bisa diantisipasi sejak tahap perencanaan, yakni legalitas lahan.
Sementara itu, pemerintah daerah mulai mendistribusikan sarana pendukung bagi koperasi yang telah selesai dibangun. Sejumlah unit kendaraan operasional telah disalurkan ke koperasi yang dinyatakan siap.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Trenggalek, Saniran, menyebut proyek saat ini memasuki tahap lanjutan, yakni penguatan sarana dan operasional.
“Yang sudah selesai pembangunan fisiknya mulai kita dorong ke tahap operasional. Bantuan kendaraan juga sudah mulai disalurkan,” katanya.
Data terakhir menunjukkan, hingga awal April 2026, sebanyak 15 unit koperasi telah rampung dibangun. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari keseluruhan target yang direncanakan.
Ketimpangan antara progres fisik dan kesiapan lahan membuat capaian proyek terlihat belum merata. Di satu sisi, ada koperasi yang sudah menerima fasilitas operasional, namun di sisi lain masih ada puluhan titik yang bahkan belum tersentuh pembangunan.
Jika persoalan perizinan lahan tidak segera diselesaikan, target penyelesaian proyek pada Agustus 2026 berpotensi meleset. Pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu, sembari berupaya membuka jalan keluar atas kendala yang justru muncul di tahap paling mendasar: kepastian lahan.
(gun)
