34 SPPG Penyedia MBG di Trenggalek Belum Kantongi SLHS, Status Usaha Masih Diperdebatkan

- Redaksi

Selasa, 21 Oktober 2025 - 12:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trenggalek, Lumineerdaily – Sebanyak 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, hingga kini belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), meski telah aktif menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ribuan pelajar.

Program nasional ini digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek kini menyoroti aspek legalitas dan keamanan pangan para penyedia MBG tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, mengatakan bahwa seluruh penjamah makanan di SPPG telah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Meski begitu, hingga saat ini belum ada satu pun SPPG yang mengantongi SLHS.

“Belum semuanya (punya SLHS). Ini terus kami dorong karena menjadi salah satu syarat penting agar bisa beroperasi secara legal,” ujar Edy, Selasa (21/10/2025).

Edy menjelaskan, penerbitan SLHS bisa dilakukan oleh Pemkab Trenggalek maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, hingga kini masih ada perdebatan terkait kategori usaha SPPG yang menentukan kewenangan penerbitan sertifikat tersebut.

“Masih belum pasti, apakah SPPG masuk kategori usaha mikro kecil atau menengah ke atas. Kalau mikro, bupati yang berwenang mengeluarkan SLHS. Tapi kalau menengah ke atas, itu menjadi kewenangan provinsi,” terangnya.

Meski menghadapi kendala administratif, Pemkab Trenggalek menegaskan komitmennya untuk mendampingi seluruh SPPG dalam proses pengurusan SLHS maupun sertifikasi halal.

“Kami dorong mereka agar segera mendaftar SLHS melalui aplikasi Online Single Submission (OSS),” tambah Edy.

Lebih lanjut, Edy memastikan sejauh ini tidak ada keluhan signifikan dari pelaksanaan program MBG, termasuk terkait keamanan pangan.

“Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada keluhan berarti, apalagi sampai terjadi keracunan,” tegasnya.

Selain untuk memperbaiki gizi pelajar, Pemkab Trenggalek juga berharap program MBG mampu menggerakkan ekonomi lokal, dengan mendorong agar bahan baku yang digunakan berasal dari wilayah setempat.

“Kami sebisa mungkin mendampingi program strategis nasional ini agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Trenggalek,” pungkas Edy.

Berita Terkait

Trenggalek Raih Penghargaan Nasional Berkat Pengadaan Digital yang Transparan
Becak Listrik Ubah Cara Hidup Tukang Becak Lansia di Trenggalek
PKB Trenggalek Fokus Konsolidasi Internal, Siap Ikuti Aturan Pilkada Apa Pun
Guru Relawan Nonsertifikasi Trenggalek Terancam Tak Tercatat Sistem, DPRD Dorong Terobosan Kebijakan
Pengawasan UMK 2026 Diperketat, Disperinaker Trenggalek Fokus Kepatuhan Perusahaan
Kasus DBD di Trenggalek Turun, Angka Kematian Tak Berubah
Konflik Tambang Galian C di Trenggalek Buntu, DPRD Siapkan Sidak ke Desa Ngentrong
DBD Terkonsentrasi di Dua Kecamatan, Trenggalek Hadapi Alarm Dini Musim Hujan 2026

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:56 WIB

Trenggalek Raih Penghargaan Nasional Berkat Pengadaan Digital yang Transparan

Minggu, 11 Januari 2026 - 15:09 WIB

Becak Listrik Ubah Cara Hidup Tukang Becak Lansia di Trenggalek

Jumat, 9 Januari 2026 - 18:37 WIB

PKB Trenggalek Fokus Konsolidasi Internal, Siap Ikuti Aturan Pilkada Apa Pun

Jumat, 9 Januari 2026 - 18:26 WIB

Guru Relawan Nonsertifikasi Trenggalek Terancam Tak Tercatat Sistem, DPRD Dorong Terobosan Kebijakan

Rabu, 7 Januari 2026 - 05:30 WIB

Pengawasan UMK 2026 Diperketat, Disperinaker Trenggalek Fokus Kepatuhan Perusahaan

Rabu, 7 Januari 2026 - 05:17 WIB

Kasus DBD di Trenggalek Turun, Angka Kematian Tak Berubah

Rabu, 7 Januari 2026 - 05:05 WIB

Konflik Tambang Galian C di Trenggalek Buntu, DPRD Siapkan Sidak ke Desa Ngentrong

Kamis, 1 Januari 2026 - 15:00 WIB

DBD Terkonsentrasi di Dua Kecamatan, Trenggalek Hadapi Alarm Dini Musim Hujan 2026

Berita Terbaru