Jakarta, lumineerdaily.com – Konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak penting setelah berlangsung selama dua bulan. Hingga Selasa (28/4/2026), operasi militer yang melibatkan AS bersama Israel terhadap Iran telah memasuki hari ke-60 sejak dimulai.
Situasi ini membuat perhatian publik Amerika kini tertuju pada langkah Presiden Donald Trump yang harus menghadapi tenggat aturan hukum terkait kelanjutan operasi militer.
Di bawah aturan War Powers Resolution atau Undang-Undang Kekuatan Perang 1973, presiden Amerika Serikat memiliki batas waktu tertentu dalam mengerahkan pasukan untuk konflik luar negeri tanpa persetujuan Kongres.
Aturan tersebut mengharuskan presiden melaporkan keterlibatan militer kepada Kongres dalam waktu 48 jam setelah operasi dimulai. Setelah itu, penggunaan kekuatan militer tanpa otorisasi formal dibatasi selama 60 hari.
Dengan demikian, batas waktu utama bagi pemerintahan Trump jatuh pada awal Mei.
Kongres Jadi Penentu Kelanjutan Operasi
Jika ingin melanjutkan operasi militer, Trump perlu mendapatkan dukungan dari Kongres. Salah satu opsinya adalah meminta perpanjangan tambahan selama 30 hari, dengan alasan kebutuhan militer yang tidak dapat dihindari.
Untuk langkah yang lebih panjang, diperlukan resolusi bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Kongres terkait pemberian otorisasi baru.
Situasi tersebut membuat dinamika politik di Washington ikut memanas, sebab keputusan terkait perang tidak hanya berdampak pada kebijakan luar negeri, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, anggaran pertahanan, dan opini publik domestik.
Aturan Lama yang Kembali Jadi Sorotan
War Powers Resolution dibuat pada 1973 sebagai respons terhadap pengalaman panjang keterlibatan militer AS di luar negeri. Regulasi ini bertujuan membatasi kewenangan presiden agar keputusan perang tidak sepenuhnya berada di tangan eksekutif.
Namun dalam praktiknya, aturan tersebut kerap menjadi sumber perdebatan antara Gedung Putih dan Kongres.
Sejumlah presiden sebelumnya juga pernah berpendapat bahwa sebagian isi aturan itu membatasi kewenangan konstitusional kepala negara sebagai panglima tertinggi militer.
Ketegangan Global Masih Tinggi
Konflik yang berlangsung selama dua bulan ini terus menjadi perhatian internasional. Selain berdampak pada stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah, situasi tersebut juga memengaruhi jalur perdagangan global dan harga energi dunia.
Wilayah strategis seperti Selat Hormuz tetap menjadi titik sensitif, mengingat perannya sebagai salah satu jalur utama distribusi minyak dunia.
Di tengah situasi ini, keputusan pemerintah AS dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan menjadi faktor penting yang menentukan arah konflik berikutnya.
Apakah operasi akan berlanjut atau memasuki fase baru sangat bergantung pada langkah politik di Washington dan perkembangan keamanan regional.
(Yon)
