KEDIRI, lumineerdaily.com – Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (28/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan persoalan dalam pengisian jabatan perangkat desa yang disebut menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah.
Sejak siang hari, peserta aksi mulai memadati area sekitar kantor pemerintahan. Meski cuaca cukup terik, massa tetap bertahan mengikuti rangkaian aksi hingga sore.
Panitia menyebut jumlah peserta mencapai sekitar 250 orang, terdiri atas perwakilan DPC Kediri Raya serta pengurus tingkat provinsi Jawa Timur.
Dalam orasinya, massa meminta adanya kejelasan dan keterbukaan terkait proses pengisian perangkat desa. Mereka berharap aspirasi yang dibawa dapat diterima langsung oleh pihak pemerintah daerah maupun legislatif.
Salah satu koordinator lapangan dari DPC 212 Kediri Raya, Arif, mengatakan peserta aksi menyayangkan belum adanya perwakilan dari pemerintah daerah yang menemui massa saat aksi berlangsung.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan berharap ada ruang dialog yang terbuka,” ujarnya di lokasi.
Situasi sempat memanas ketika massa bertahan di sekitar pintu masuk kantor pemerintahan sambil menunggu respons dari pihak terkait. Namun, jalannya aksi tetap berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Ketua Umum 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera, Rahmat Putra Perdana, mengatakan gerakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menegaskan organisasinya hadir untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka dan damai.
“Kami ingin aspirasi masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut yang jelas,” katanya.
Rahmat juga mengapresiasi aparat keamanan yang menjaga jalannya aksi sehingga kegiatan dapat berlangsung aman dan kondusif.
Setelah rangkaian aksi selesai, massa membubarkan diri secara tertib pada sore hari. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal isu ini dan membuka kemungkinan agenda penyampaian aspirasi lanjutan di tingkat daerah maupun provinsi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kediri terkait tuntutan yang disampaikan peserta aksi.
Aksi tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat di tingkat lokal.
(gun)
