KEDIRI, lumineerdaily.com – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Kediri tahun anggaran 2025 kembali menjadi perhatian DPRD Kota Kediri. Nilai SiLPA yang mencapai sekitar Rp401 miliar dinilai mencerminkan masih adanya anggaran yang belum terserap secara optimal sehingga perlu menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sejumlah fraksi DPRD meminta pemerintah daerah melakukan perbaikan terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, mengatakan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD mengharuskan lembaganya memberikan masukan maupun kritik apabila pelaksanaan program pemerintah belum berjalan sesuai target. Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran menjadi penting mengingat masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di sektor kesehatan dan perekonomian.
Ia menilai besarnya SiLPA menunjukkan masih terdapat program yang belum terealisasi secara maksimal. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyusunan anggaran tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga mampu diwujudkan melalui pelaksanaan yang tepat waktu.
Pandangan senada juga disampaikan Fraksi Partai NasDem. Fraksi tersebut menyoroti realisasi belanja daerah yang belum mencapai target sehingga menyisakan SiLPA lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut fraksi tersebut, rendahnya penyerapan anggaran pada sejumlah sektor strategis perlu dievaluasi agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Dalam pandangan fraksi, beberapa perangkat daerah masih memiliki tingkat realisasi anggaran yang perlu ditingkatkan, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan lingkungan. DPRD meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran sekaligus menyiapkan langkah konkret agar pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya berjalan lebih efektif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan bahwa realisasi belanja modal belum mencapai target karena dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Di antaranya terdapat efisiensi dari hasil proses pengadaan, selisih nilai kontrak, hingga pekerjaan yang belum dapat dibayarkan karena penyelesaiannya belum memenuhi ketentuan administrasi.
Pemerintah Kota Kediri, lanjut Vinanda, telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan agar kualitas pengelolaan anggaran semakin meningkat. Perencanaan program akan disusun lebih terukur dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat, didukung data yang akurat, serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, memperluas pemanfaatan sistem pengadaan secara digital, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kapasitas aparatur, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program.
Menurut Vinanda, evaluasi tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan APBD sehingga setiap program prioritas dapat berjalan sesuai target.
Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar pelaksanaan pembangunan berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Bad)
