Trenggalek, lumineerdaily.com – Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Trenggalek pada 2025 tercatat mencapai Rp20,8 miliar. Angka tersebut hampir menyentuh target yang dipasang pemerintah daerah sebesar Rp21 miliar.
PPJ sendiri dikenakan kepada pelanggan PLN melalui tagihan listrik bulanan dengan tarif 10 persen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Trenggalek, Edi Santoso, sebelumnya menyampaikan bahwa mayoritas pendapatan PPJ digunakan untuk membiayai kebutuhan penerangan jalan umum (PJU).
“Mayoritas Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk pembayaran tagihan listrik penerangan jalan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Trenggalek, Mahendra, menjelaskan pembayaran listrik PJU setiap bulan berada di kisaran Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar.
Dengan nilai tersebut, kebutuhan pembayaran listrik PJU dalam setahun berada pada kisaran belasan miliar rupiah, tergantung fluktuasi pemakaian di seluruh titik lampu yang telah terpasang meteran.
Mahendra juga menyebut tagihan listrik PJU tidak lagi menggunakan sistem flat, melainkan berdasarkan pemakaian aktual di lapangan.
“Tagihan berdasarkan pemakaian karena semua titik yang terpasang sudah menggunakan kWh meter, sehingga nilainya fluktuatif,” jelasnya.
Selain pembayaran listrik, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan juga mulai menerapkan langkah efisiensi dengan penggunaan lampu hemat energi berdaya lebih rendah, terutama di jalan lingkungan.
Penggunaan lampu maksimal 20 watt disebut menjadi standar untuk menekan beban biaya operasional.
Di tengah capaian pendapatan PPJ yang terus meningkat, warga berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi penggunaan dana secara lebih rinci.
Menurut warga, keterbukaan tersebut penting karena sumber pendapatan PPJ berasal langsung dari tagihan listrik yang dibayarkan masyarakat setiap bulan.
“Kalau masyarakat ikut membayar melalui rekening listrik, tentu akan lebih baik jika penggunaan dananya juga dijelaskan secara terbuka,” ujar seorang warga.
Warga berharap informasi mengenai pembayaran listrik, pemeliharaan lampu jalan, penggantian fasilitas, hingga penambahan titik penerangan dapat disampaikan lebih mudah diakses.
Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan pendapatan PPJ kembali naik menjadi Rp22,5 miliar. Hingga triwulan pertama, realisasinya disebut telah mencapai Rp5,8 miliar atau 25,8 persen.
Dengan tren pendapatan yang terus tumbuh, pengelolaan PPJ diharapkan berjalan semakin akuntabel dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (gun)
