Jakarta, lumineerdaily.com – Upaya pemerintah menjangkau anak-anak yang terpinggirkan dari akses pendidikan mendapat sorotan dari parlemen. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menekankan pentingnya keberlanjutan program Sekolah Rakyat, khususnya bagi anak jalanan yang selama ini sulit terakses sistem pendidikan formal.
Dalam keterangannya di Jakarta, Atalia mengapresiasi langkah “jemput bola” yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menjaring calon peserta didik langsung dari lapangan, termasuk kawasan pasar dan titik-titik aktivitas anak jalanan di wilayah perkotaan.
Namun, menurutnya, pendekatan tersebut tidak boleh berhenti pada tahap pendataan atau rekrutmen awal semata.
“Langkah jemput bola adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan proses ini berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dari Pendataan ke Pendampingan
Program Sekolah Rakyat dinilai sebagai terobosan dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Berdasarkan data terbaru, terdapat 77 anak yang teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027, dengan 29 di antaranya merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal.
Atalia menilai, pendekatan proaktif melalui penjangkauan langsung ini melengkapi sistem berbasis data seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun demikian, ia mengingatkan perlunya standar operasional yang jelas agar proses validasi data tidak bias dan benar-benar tepat sasaran.
“Validasi harus melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, hingga pekerja sosial yang memahami kondisi riil di lapangan,” katanya.
Tantangan Anak Tidak Sekolah Masih Tinggi
Persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan jumlahnya masih mencapai ratusan ribu anak usia sekolah, dengan konsentrasi di wilayah perkotaan padat dan kantong kemiskinan.
Kelompok anak jalanan menjadi yang paling rentan karena menghadapi berbagai hambatan sekaligus mulai dari tekanan ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hingga minimnya perlindungan.
Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat tidak hanya dipandang sebagai solusi pendidikan, tetapi juga sebagai pintu masuk intervensi sosial yang lebih luas.
Empat Catatan Kunci DPR
Atalia menyampaikan sejumlah rekomendasi agar program ini tidak berhenti sebagai kebijakan jangka pendek:
- 1. Integrasi data dan validasi lapangan
- Pendekatan berbasis data harus diperkuat dengan verifikasi langsung agar tidak terjadi kesalahan sasaran atau eksklusi kelompok rentan.
- 2. Pendekatan berbasis keluarga
- Banyak anak turun ke jalan karena faktor ekonomi keluarga. Karena itu, intervensi harus menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi pengasuhan.
- 3. Jaminan keberlanjutan pendidikan
- Masuk ke Sekolah Rakyat bukan akhir, melainkan awal proses. Anak-anak membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum adaptif agar tidak kembali putus sekolah.
- 4. Kolaborasi lintas sektor
- Penanganan anak jalanan tidak bisa dilakukan satu institusi. Diperlukan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Lebih jauh, Atalia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah anak yang berhasil dijaring. Yang lebih penting adalah berapa banyak yang mampu bertahan dalam pendidikan, berkembang, dan keluar dari lingkaran kerentanan sosial.
“Program ini harus menjadi model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa hak atas pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus dirasakan oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.
“Negara harus hadir bukan hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi memastikan mereka bisa melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik,” ujar Atalia.
Dorongan DPR ini memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan anak jalanan mulai bergeser tidak lagi sekadar penertiban atau bantuan sesaat, melainkan pembangunan sistem yang menyentuh akar masalah.
Jika dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model baru dalam memperluas akses pendidikan inklusif di Indonesia, sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
(yon)
