JAKARTA, lumineerdaily.com – Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Senin (4/5/2026).
Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Nasional, Universitas Pancasila, serta elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai mengurangi alokasi anggaran pendidikan dalam APBN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando sambil membawa poster berisi kritik terhadap kebijakan anggaran pemerintah.
Salah satu peserta aksi, Bili Kurnia dari Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional, menilai program MBG telah memunculkan perdebatan baru terkait prioritas belanja negara.
“Anggaran pendidikan seharusnya difokuskan untuk memperkuat kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan,” ujarnya dalam orasi.
Sejumlah poster yang dibawa peserta aksi juga memuat sindiran terhadap kebijakan anggaran pemerintah.
Di antaranya bertuliskan “Bayar SPPG mampu, bayar guru tidak mampu” dan “Pendidikan dirampas, MBG oke gas”.
Mahasiswa menilai pendidikan seharusnya tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBN, mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain menyampaikan aspirasi, massa aksi juga menuntut audiensi langsung dengan Menteri atau Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk meminta penjelasan terkait arah kebijakan anggaran.
Hingga sore hari, aksi masih berlangsung dan jumlah peserta terus bertambah dengan kedatangan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Demonstrasi tetap berjalan meski hujan ringan mulai turun di kawasan lokasi aksi.
Aksi ini menambah daftar kritik publik terhadap implementasi program MBG yang dalam beberapa waktu terakhir memunculkan perdebatan mengenai efektivitas, sasaran anggaran, serta dampaknya terhadap sektor lain.
Mahasiswa berharap pemerintah membuka ruang dialog lebih luas agar kebijakan strategis nasional tidak menimbulkan ketimpangan prioritas anggaran.
Penulis: Iyon
Editor: Redaksi
