Trenggalek, Lumineerdaily.com – Laju inflasi Kabupaten Trenggalek tercatat berada di angka 2,53 persen, lebih rendah dibandingkan rerata nasional yang menyentuh 2,8 persen. Angka itu membuat Trenggalek masuk kategori daerah dengan stabilitas harga relatif terjaga. Namun Bupati Mochamad Nur Arifin mengingatkan bahwa stabilitas tersebut tidak boleh dibaca secara hitam-putih.
Menurutnya, inflasi yang terlalu ditekan bisa justru menandakan menurunnya daya beli masyarakat. “Kalau inflasi terus merosot, jangan-jangan masyarakatnya sedang tak kuat membeli,” ujar Arifin seusai High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Rabu, 3 Desember 2025. Sebaliknya, inflasi yang melaju tanpa rem akan menyeret kelompok rentan ke jurang kemiskinan dan memunculkan kekhawatiran stagflasi.
Arifin menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat yang disebutnya berhasil meningkatkan permintaan bahan pangan. Namun ia menilai peningkatan permintaan tanpa kesiapan suplai bisa memicu gejolak harga. “Permintaan MBG tinggi, berarti suplai harus sanggup mengejar,” katanya.
Karena itu ia mendorong percepatan sejumlah program produksi pangan lokal, mulai dari budidaya lele berbasis bioflok hingga perluasan kapasitas produksi padi. Tahun ini Trenggalek mencatat produksi padi tertinggi dalam satu dekade terakhir, mencapai lebih dari 264 ribu ton. Meski stok melimpah, harga gabah dan beras di tingkat petani tetap stabil, sesuatu yang ia sebut sebagai kabar baik. “Petani tidak lagi menunggu harga naik untuk bisa menjual panen,” ujarnya.
Arifin juga menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak semata urusan angka, melainkan harus berpijak pada kelestarian alam. Ia menyebut ekonomi Trenggalek harus dibangun dengan “atap lingkungan hidup dan lantai kebutuhan dasar”.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan indikator ekonomi Trenggalek bergerak lebih stabil dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Namun Arifin menilai tantangan ke depan justru berada pada kemampuan pemerintah daerah menyeimbangkan agenda nasional, seperti MBG dengan kapasitas produksi lokal agar tidak terjadi tekanan harga
