Trenggalek – Pembubaran diskusi dan bedah buku Reset Indonesia di Madiun, Jawa Timur, kembali membuka pertanyaan klasik, sejauh mana negara siap berdamai dengan kritik berbasis pengetahuan. Di tengah refleks pembatasan ruang diskusi di satu daerah, Kabupaten Trenggalek justru memperlihatkan wajah berbeda.
Bedah buku karya empat jurnalis senior Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu, berlangsung terbuka di ruang publik Trenggalek. Tak hanya dihadiri akademisi dan masyarakat sipil, kegiatan tersebut juga diikuti ratusan aparatur sipil negara (ASN) hingga Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.
Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menegaskan, diskusi buku tidak boleh dipandang sebagai ancaman stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, kritik justru diperlukan sebagai bagian dari evaluasi birokrasi.
“Kalau kita tidak berani mengkritik diri sendiri, maka jangan berharap perubahan datang,” ujar Mas Ipin dalam diskusi tersebut.
Buku Reset Indonesia mengupas berbagai persoalan struktural, mulai konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga bias kebijakan publik. Seluruhnya disusun berdasarkan riset lapangan selama lebih dari satu dekade. Tema-tema tersebut kerap memantik kegelisahan penguasa ketika dibicarakan di ruang terbuka.
Peristiwa pembubaran diskusi serupa di Madiun menunjukkan kegelisahan itu masih nyata. Aparat berdalih persoalan administrasi dan perizinan, namun kritik menguat dari berbagai pihak yang menilai tindakan tersebut sebagai pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menilai pembubaran diskusi tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ia menegaskan aparat keamanan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan diskusi publik.
“Polisi tidak boleh begitu. Itu melanggar,” kata Mahfud.
Berbeda dengan Madiun, Trenggalek justru menjadikan diskusi buku sebagai forum refleksi kekuasaan. Menariknya, Mas Ipin mengakui tidak sepenuhnya sepakat dengan seluruh gagasan dalam Reset Indonesia. Salah satunya terkait pandangan bahwa pengelolaan air harus sepenuhnya dilepaskan dari pendekatan bisnis.
Namun, perbedaan pandangan tersebut tidak berujung pada pembatasan ruang diskusi.
“Gagasan boleh diperdebatkan. Yang penting, arahnya jelas. keadilan sosial dan keberlanjutan,” ujar Mas Ipin.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek bahkan mengaitkan diskusi tersebut dengan narasi pembangunan daerah. Isu keseimbangan antara ekonomi dan ekologi yang menjadi kritik utama dalam buku tersebut disebut sejalan dengan kebijakan daerah, termasuk pengelolaan hutan dan sumber daya air.
Mas Ipin menepis anggapan bahwa kebijakan zero logging mematikan ekonomi warga. Menurutnya, aktivitas hutan produksi tetap berjalan di hutan rakyat, sementara kawasan hutan lindung diarahkan pada pengelolaan tanaman bernilai ekonomi tanpa tebang.
Isu air menjadi salah satu titik sensitif. Trenggalek mengembangkan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai sumber pendapatan daerah. Skema ini, kata Mas Ipin, dirancang untuk menopang pelayanan publik, bukan semata mengejar keuntungan.
“Keuntungan bisnis harus kembali ke rakyat,” ujarnya.
Namun di titik inilah perdebatan klasik kembali mengemuka ketika negara masuk ke dalam logika kapital, sejauh mana kepentingan publik tetap menjadi prioritas? Pertanyaan tersebut juga disorot dalam Reset Indonesia dan hingga kini belum memiliki jawaban tunggal.
Kasus bedah buku Reset Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi tidak runtuh oleh kritik, melainkan oleh ketakutan terhadap kritik. Trenggalek memperlihatkan bahwa negara dapat hadir tanpa membungkam, sementara peristiwa di Madiun menjadi pengingat bahwa pendekatan keamanan masih kerap menjadi refleks kekuasaan.
Diskusi buku kini bukan semata soal literasi, melainkan tentang keberanian negara menghadapi gagasan. Seperti diingatkan Mas Ipin, stagnasi sering lahir bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena ketakutan untuk mengoreksi diri sendiri.
(gn).
