Trenggalek – Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (14/4/2026), mendadak ramai oleh aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi RUU TNI dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai berpotensi mengganggu tatanan sipil.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti salah satu poin krusial dalam revisi tersebut, yakni peluang personel militer menduduki jabatan sipil. Mereka menilai kebijakan itu berbahaya karena dapat membuka ruang tekanan di lembaga sipil yang seharusnya netral.
“Kalau militer masuk terlalu jauh ke ranah sipil, ini bisa mengancam kebebasan masyarakat untuk bersuara,” teriak salah satu orator di lokasi aksi.
Tak hanya soal regulasi, massa juga membawa tuntutan terkait penanganan kasus yang menimpa Andrie Yunus. Mereka mendesak aparat segera menangkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor utama di balik kasus tersebut.
Mahasiswa juga menuntut agar proses hukum tidak dilakukan di peradilan militer, melainkan dialihkan ke peradilan umum. Langkah ini dinilai penting agar proses hukum berjalan terbuka dan dapat diawasi masyarakat.
Mereka bahkan mengingatkan agar kasus ini tidak berakhir seperti Munir Said Thalib yang hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat. Massa secara bergantian menyampaikan tuntutan di depan gedung dewan, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan.
Perwakilan DPRD yang menemui massa menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Pihak dewan menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
“Kami menerima semua aspirasi ini dan akan meneruskan ke DPR RI karena kewenangan ada di pusat,” ujar salah satu perwakilan dewan saat menemui massa.
Aksi tersebut berlangsung tertib meski diwarnai teriakan dan tuntutan keras dari peserta. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga mendapat kejelasan dari pemerintah pusat.
Bagi mereka, isu ini bukan sekadar soal aturan, tetapi menyangkut arah demokrasi ke depan apakah tetap berada di tangan sipil atau mulai bergeser ke kekuatan aparat.
(gun)
