Pj Bupati Tulungagung Buka Suara, Pastikan Pemerintahan Tetap Jalan di Tengah Kasus OTT

- Redaksi

Rabu, 15 April 2026 - 16:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lumineerdaily.com, TulungagungPejabat (Pj) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, akhirnya angkat bicara terkait situasi pemerintahan daerah pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pernyataannya, Pj Bupati menegaskan bahwa kondisi yang terjadi tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Kami memastikan bahwa pemerintahan di Tulungagung tetap berjalan seperti biasa. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tetap bekerja normal dan fokus pada tugas masing-masing tanpa terpengaruh situasi yang ada.

“Kami minta seluruh OPD tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak ada yang berubah dalam pelayanan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi ujian bagi birokrasi. Namun ia menekankan bahwa jalannya pemerintahan tidak bergantung pada satu orang, melainkan kerja bersama seluruh perangkat daerah.

“Pemerintahan ini sistem. Jadi tetap berjalan karena kerja bersama, bukan individu,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Kami minta ASN tetap profesional, menjaga integritas, dan tidak terpengaruh oleh situasi yang berkembang,” katanya.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Pj Bupati menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya dan tidak akan melakukan intervensi.

“Semua proses hukum kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang. Jangan mudah percaya informasi yang belum tentu benar,” imbuhnya.

Menurutnya, situasi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik ke depan.

“Kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi agar ke depan pemerintahan bisa lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” pungkasnya.

(Gun)

Berita Terkait

Dari Ajudan Jadi Tersangka: Jejak Karier Dwi Yoga Ambal Ariski dalam Kasus OTT Tulungagung
Gerindra Tegas Lepas Tangan: Status Gatut Sunu Wibowo Dipastikan Bukan Kader, Tak Ada Bantuan Hukum
Siaga El Nino, Bulog Tulungagung Amankan Puluhan Ribu Ton Gabah: Stok Beras Disebut Aman Hingga 2 Tahun
Diperiksa 2 Jam oleh KPK, Kadinkes Tulungagung Dicecar Puluhan Pertanyaan Usai OTT Bupati
Order 85 Porsi Nasi Goreng di Tulungagung, Pelaku Ngaku TNI Kuras Uang Pedagang
OTT Ubah Peta Kekuasaan: Wakil Bupati Naik Jadi Plt, Isu Tak Harmonis Kembali Muncul
Sumbangan Sekolah Disorot, Wali Murid SMKN 1 Pagerwojo Keluhkan Beban Rp100 Ribu per Bulan
Ketua DPD Jatim PSMP Desak KPK Usut Tuntas Peran Ibnu Dengan Sandi Ibu Solo Di Pusaran OTT Bupati Tulungagung

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 16:16 WIB

Pj Bupati Tulungagung Buka Suara, Pastikan Pemerintahan Tetap Jalan di Tengah Kasus OTT

Rabu, 15 April 2026 - 06:19 WIB

Dari Ajudan Jadi Tersangka: Jejak Karier Dwi Yoga Ambal Ariski dalam Kasus OTT Tulungagung

Rabu, 15 April 2026 - 06:14 WIB

Gerindra Tegas Lepas Tangan: Status Gatut Sunu Wibowo Dipastikan Bukan Kader, Tak Ada Bantuan Hukum

Selasa, 14 April 2026 - 11:17 WIB

Siaga El Nino, Bulog Tulungagung Amankan Puluhan Ribu Ton Gabah: Stok Beras Disebut Aman Hingga 2 Tahun

Selasa, 14 April 2026 - 10:21 WIB

Diperiksa 2 Jam oleh KPK, Kadinkes Tulungagung Dicecar Puluhan Pertanyaan Usai OTT Bupati

Selasa, 14 April 2026 - 09:31 WIB

Order 85 Porsi Nasi Goreng di Tulungagung, Pelaku Ngaku TNI Kuras Uang Pedagang

Selasa, 14 April 2026 - 09:04 WIB

OTT Ubah Peta Kekuasaan: Wakil Bupati Naik Jadi Plt, Isu Tak Harmonis Kembali Muncul

Senin, 13 April 2026 - 11:17 WIB

Sumbangan Sekolah Disorot, Wali Murid SMKN 1 Pagerwojo Keluhkan Beban Rp100 Ribu per Bulan

Berita Terbaru