Bangkalan, lumineerdaily.com – Upaya mempercepat penurunan angka stunting terus diperkuat di berbagai daerah. Di Kabupaten Bangkalan, pemerintah daerah mengambil langkah berbeda dengan melibatkan kader posyandu dalam pendataan calon penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B.
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan, Sudiyo, Senin (27/4/2026), menegaskan bahwa keterlibatan kader posyandu menjadi kunci untuk memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan data administratif.
“Kader posyandu yang kami gerakkan berasal dari 273 desa dan 8 kelurahan di 18 kecamatan. Mereka yang paling memahami kondisi masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Langkah Pemkab Bangkalan ini mencerminkan pergeseran pendekatan kebijakan sosial, dari yang sebelumnya berbasis data makro menjadi lebih berbasis komunitas. Kader posyandu dinilai memiliki kedekatan sosial dengan warga, sehingga mampu mengidentifikasi kelompok rentan secara lebih akurat.
Selain itu, mereka juga berperan dalam memastikan tidak terjadi kesalahan sasaran atau inclusion-exclusion error dalam penyaluran bantuan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri menjadi salah satu instrumen penting dalam intervensi gizi nasional, terutama untuk mencegah stunting sejak fase paling awal kehidupan.
Program MBG-3B menargetkan tiga kelompok utama, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Ketiganya merupakan fase krusial dalam siklus kehidupan yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.
Dengan memastikan asupan gizi terpenuhi sejak masa kehamilan hingga usia dini, pemerintah berharap dapat menekan risiko stunting secara signifikan.
Sudiyo menjelaskan, program ini menjadi bagian dari target nasional penurunan stunting yang ditetapkan pemerintah, yakni menuju 18,8 persen pada 2026 dan 14 persen pada 2029.
“Melalui program ini, intervensi diperkuat sejak masa kehamilan, sekaligus memperluas layanan pemenuhan gizi secara nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Sudiyo mengungkapkan bahwa program MBG di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan negara lain. Berdasarkan penjelasan Badan Gizi Nasional, saat ini sudah ada sekitar 77 negara yang menjalankan program makan gratis di sekolah.
“Indonesia sudah masuk kategori makan gratis plus, karena tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai lebih komprehensif karena menyasar hulu permasalahan gizi, bukan sekadar dampaknya.
Meski dinilai progresif, implementasi program ini tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal konsistensi data, distribusi bantuan, serta pengawasan di lapangan.
Keterlibatan kader posyandu diharapkan mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kondisi riil masyarakat. Selain itu, peran mereka juga penting dalam edukasi gizi kepada keluarga penerima manfaat.
Jika dijalankan secara konsisten, program MBG-3B tidak hanya berpotensi menurunkan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Langkah Pemkab Bangkalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh inovasi di tingkat daerah. Pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berdampak nyata.
Ke depan, model pelibatan kader lokal seperti ini berpotensi direplikasi di daerah lain sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
( Udi)
