DPRD Tulungagung Setujui LKPJ 2025, Pemkab Diberi Catatan soal Infrastruktur hingga PPPK

- Pewarta

Senin, 4 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto kegiatan Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Senin (4/5/2026).

Foto kegiatan Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Senin (4/5/2026).

TULUNGAGUNG, lumineerdaily.com – DPRD Kabupaten Tulungagung menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Senin (4/5/2026).

Meski disetujui, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi yang diminta menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan berikutnya.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengatakan persetujuan LKPJ diberikan setelah melalui pembahasan bersama komisi-komisi DPRD, Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Secara umum kami menerima dan menyetujui LKPJ Tahun Anggaran 2025. Namun ada sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Sejumlah catatan yang disampaikan DPRD mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada sektor infrastruktur, DPRD meminta pemerintah daerah memberi prioritas pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, evaluasi penerangan jalan umum (PJU), serta pemasangan CCTV di sejumlah titik strategis.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Selain itu, DPRD juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) belanja pegawai di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Legislatif meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran agar serapan belanja lebih optimal.

Persoalan tenaga pendidik juga menjadi perhatian dalam pembahasan LKPJ.

DPRD mendorong evaluasi skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, terutama terkait kesejahteraan dan kepastian kerja.

Berita Terkait

MUI dan BNK Tulungagung Gelar Seminar, Plt Bupati Tegaskan Tutup Tuntas Outlet Miras Ilegal, Termasuk Sari Jaya
Ratusan Rumah Berdiri Di Atas Sungai Mati Di Tulungagung, Status Lahannya Belum Jelas
Pemilihan Sekda Tulungagung Masih Tunggu Restu Kemendagri, Tiga Nama Sudah Diserahkan
DPRD Tulungagung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas
DISHUB TULUNGAGUNG GENCARKAN PENERTIBAN, JUKIR DILARANG TARIK UANG DARI KENDARAAN PLAT AG
Pemkab Dan DPRD Tulungagung Sepakati Pertanggungjawaban APBD 2025 Dan Berkomitmen 2026 Lebih baik
Wahyu Pratama Alamsyah Resmi Gantikan Sutomo, Duduk di DRPD Tulungagung Lewat PAW
FRAKSI PKB DPRD TULUNGAGUNG UCAPKAN SELAMAT HARLAH KE-28 PKB

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:38 WIB

Ratusan Rumah Berdiri Di Atas Sungai Mati Di Tulungagung, Status Lahannya Belum Jelas

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:46 WIB

Pemilihan Sekda Tulungagung Masih Tunggu Restu Kemendagri, Tiga Nama Sudah Diserahkan

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:38 WIB

DPRD Tulungagung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas

Kamis, 23 Juli 2026 - 23:18 WIB

DISHUB TULUNGAGUNG GENCARKAN PENERTIBAN, JUKIR DILARANG TARIK UANG DARI KENDARAAN PLAT AG

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:53 WIB

Pemkab Dan DPRD Tulungagung Sepakati Pertanggungjawaban APBD 2025 Dan Berkomitmen 2026 Lebih baik

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:46 WIB

Wahyu Pratama Alamsyah Resmi Gantikan Sutomo, Duduk di DRPD Tulungagung Lewat PAW

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:26 WIB

FRAKSI PKB DPRD TULUNGAGUNG UCAPKAN SELAMAT HARLAH KE-28 PKB

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:19 WIB

Pembangunan Sekolah Rakyat Tulungagung Dimulai Oktober 2026, Tampung 1000 Siswa Kurang Mampu

Berita Terbaru