TULUNGAGUNG, luminerrdaily.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya memastikan pembangunan daerah tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan umum masyarakat, tetapi juga mengakomodasi aspirasi kelompok yang selama ini kerap menghadapi berbagai keterbatasan akses.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 yang dibuka oleh Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6/2026).
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena memberikan ruang khusus bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan serta usulan yang diharapkan dapat masuk dalam kebijakan pemerintah.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus mampu menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
“Muspadi menjadi wadah untuk memastikan suara perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat didengar serta menjadi bagian dari proses pembangunan daerah,” ujarnya.
Data pemerintah daerah menunjukkan perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam berbagai sektor, mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga partisipasi publik. Di sisi lain, perlindungan anak juga masih menjadi perhatian karena kasus kekerasan dan penelantaran anak masih ditemukan.
Sementara itu, kelompok penyandang disabilitas juga membutuhkan dukungan yang lebih luas, baik dalam akses layanan publik, pendidikan, kesempatan kerja, maupun ruang partisipasi sosial.
Berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah daerah, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
Ahmad Baharudin menilai forum perencanaan pembangunan reguler belum tentu mampu menjaring seluruh aspirasi kelompok rentan secara optimal. Karena itu, Muspadi hadir sebagai ruang dialog yang lebih fokus agar berbagai kebutuhan yang selama ini belum tersampaikan dapat memperoleh perhatian dalam penyusunan program pembangunan.
Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, Muspadi 2026 juga dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, organisasi perempuan, komunitas disabilitas, akademisi, organisasi masyarakat, media, serta perwakilan anak.
Selain menjadi forum penyampaian aspirasi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam Muspadi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah, sehingga kebutuhan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat terakomodasi secara lebih baik.
Di akhir kegiatan, Ahmad Baharudin berharap Muspadi tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mendengar seluruh suara masyarakat tanpa terkecuali.
“Dengan keterlibatan semua pihak, kita ingin mewujudkan Tulungagung yang semakin inklusif, berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya,” pungkasnya. (gun)
