Lumineerdaily.com, Tulungagung –Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperluas kerja sama pelayanan publik dengan 16 instansi vertikal. Kesepakatan tersebut diteken di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (24/8/2026).
Kerja sama ini sekaligus memperpanjang kemitraan yang sebelumnya sudah berakhir. Dengan bergabungnya 16 instansi vertikal, masyarakat bisa mengakses lebih banyak kebutuhan pelayanan dalam satu kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan MPP dibangun untuk memangkas kebutuhan masyarakat mendatangi banyak kantor ketika mengurus keperluan administrasi.
Saat ini, MPP Tulungagung menyediakan 120 jenis layanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan tersebut melibatkan 20 perangkat daerah serta 16 instansi vertikal.
“Keberadaan Mal Pelayanan Publik Tulungagung merupakan hal yang sangat strategis dalam pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, BUMN, BUMD secara terpadu pada satu tempat,” ujarnya.
Menurut Baharudin, kualitas pelayanan juga berkaitan dengan upaya daerah menarik investasi. Pelaku usaha membutuhkan proses perizinan yang jelas dan mudah agar rencana usaha dapat segera berjalan.
Realisasi investasi Tulungagung pada 2025 tercatat Rp675,54 miliar. Angka tersebut melampaui target Rp545 miliar dengan capaian 124 persen.
Memasuki semester pertama 2026, realisasi investasi kembali menunjukkan angka tinggi. DPMPTSP Kabupaten Tulungagung mencatat investasi telah mencapai Rp662 miliar atau 119,45 persen dari target.
Baharudin mengatakan capaian tersebut harus diikuti dengan perbaikan pelayanan. Pemerintah daerah tidak ingin pelayanan berhenti pada sistem yang sudah tersedia, tetapi terus mencari cara agar masyarakat dan pelaku usaha semakin mudah mendapatkan layanan.
Karena itu, DPMPTSP Tulungagung sekaligus memperkenalkan tujuh inovasi. Program tersebut meliputi Mosskeling, Pinta Disapa, Klir-PM, Sinta Pintar, Gitar Indah, T-Poin dan Ipro Hilirisasi Perikanan.
Salah satu inovasi, Mosskeling, membawa pelayanan perizinan lebih dekat ke masyarakat dengan mendatangi desa. Dengan pola tersebut, warga tidak selalu harus datang ke pusat pelayanan untuk mengurus perizinan.
Sementara Pinta Disapa dirancang untuk memberikan akses pelayanan yang lebih mudah bagi penyandang disabilitas. Adapun Klir-PM difokuskan pada penyelesaian persoalan yang dihadapi investor maupun pelaku usaha dalam proses pelayanan.
Inovasi lainnya diarahkan pada penguatan data, pemantauan pelayanan serta promosi potensi investasi Tulungagung. Ipro Hilirisasi Perikanan secara khusus mendorong pengembangan sektor perikanan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.
Baharudin meminta seluruh inovasi tersebut tidak berhenti setelah diperkenalkan kepada masyarakat.
“Launching adalah awal dari pembuktian. Setiap inovasi harus terus digunakan, dikembangkan, dievaluasi dan diukur dampaknya,” katanya.
Tingginya aktivitas pelayanan di MPP juga terlihat dari jumlah masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung Imroatul Mufidah menyebut selama semester pertama 2026 terdapat 10.285 layanan yang diberikan dari total 120 layanan yang tersedia.
Dari evaluasi yang dilakukan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan MPP berada pada kategori sangat baik.
Kinerja PTSP Tulungagung juga memperoleh nilai 92,96 dalam penilaian kinerja PTSP 2026 dari Kementerian Investasi dengan predikat sangat baik.
Imroatul mengatakan capaian tersebut menjadi dorongan bagi pihaknya untuk mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus memperbaiki bagian yang masih perlu ditingkatkan.
Baharudin menegaskan pelayanan publik dan investasi tidak bisa dibebankan hanya kepada satu organisasi perangkat daerah. Menurutnya, perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha dan instansi vertikal mempunyai peran masing-masing.
“Investasi dan pelayanan publik bukan pekerjaan satu perangkat daerah. Ini adalah pekerjaan bersama,” ujarnya.
Dengan penambahan kerja sama tersebut, MPP Tulungagung kini tidak hanya diarahkan sebagai tempat mengurus berbagai dokumen. Pemerintah daerah ingin menjadikannya sebagai salah satu pintu masuk pelayanan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan investasi di Tulungagung.
(gUn)
