TULUNGAGUNG, lumineerdaily.com – Gelombang aspirasi dari kalangan mahasiswa mewarnai halaman Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (24/6/2026). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung datang membawa berbagai tuntutan yang menyentuh persoalan pelayanan publik daerah hingga kebijakan pemerintah di tingkat nasional.
Aksi berlangsung damai dan diakhiri dengan dialog antara perwakilan mahasiswa bersama Ketua DPRD Tulungagung Marsono. Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyerahkan sedikitnya 13 poin tuntutan yang mereka harapkan mendapat perhatian pemerintah dan lembaga legislatif.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan DPRD menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Seluruh masukan yang diterima, kata dia, akan dipelajari dan diteruskan kepada instansi sesuai dengan kewenangannya.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Tugas kami adalah menampung dan meneruskan kepada pihak terkait agar menjadi bahan evaluasi maupun tindak lanjut,” ujar Marsono.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam aksi tersebut adalah layanan kelistrikan. Mahasiswa menilai frekuensi pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Tulungagung berdampak pada aktivitas masyarakat, mulai dari pelaku usaha mikro, petani hingga pembudidaya ikan.
Koordinator lapangan aksi, Hendra Nurdiansyah, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kelistrikan. Ia juga mendorong adanya mekanisme yang memberikan kepastian kepada pelanggan apabila terjadi gangguan layanan yang menimbulkan kerugian.
Selain persoalan kelistrikan, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka berharap pelaksanaan program tersebut terus dievaluasi agar tujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Menurut Hendra, evaluasi perlu dilakukan mulai dari pelaksanaan di lapangan, sistem pengawasan, hingga tata kelola anggaran. Ia menilai setiap program pemerintah yang menggunakan dana publik harus dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mahasiswa juga menyinggung pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mereka meminta pemerintah melakukan pengawasan sejak tahap awal agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Tak hanya itu, massa aksi turut menyampaikan aspirasi mengenai perlunya transparansi pengelolaan APBD, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, hingga penguatan supremasi sipil dan perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.
Marsono menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang menjadi kewenangannya. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Harapan kita sama, yaitu setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta dijalankan secara transparan, efektif, dan akuntabel,” katanya.
Setelah menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan pimpinan DPRD, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata oleh pemerintah maupun instansi terkait. (gun)
