Tulungagung – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung mulai menghadapi dinamika di lapangan. Program yang menjadi bagian dari kebijakan nasional ini dijalankan dengan pendekatan fleksibel, di mana sekolah diberi ruang untuk menentukan sikap sesuai kondisi masing-masing.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung, Sebrina Mahardika, menegaskan bahwa MBG tidak bersifat wajib. Sekolah maupun penerima manfaat memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak mengikuti program tersebut.
“Program ini tidak memaksa. Ketika ada sekolah yang tidak bersedia, distribusi otomatis dihentikan,” ujarnya.
Kebijakan ini membuka ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan, namun sekaligus memunculkan catatan penting terkait kesiapan implementasi di tingkat daerah. Berbagai keluhan yang sempat muncul, mulai dari kualitas menu hingga kesiapan fasilitas pendukung, menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana program.
Data di lapangan menunjukkan, Tulungagung saat ini memiliki 116 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG yang tersebar di berbagai kecamatan. Setiap wilayah rata-rata melayani ribuan penerima manfaat, dengan konsentrasi terbesar berada di kawasan perkotaan.
Namun demikian, tidak seluruh dapur berjalan optimal. Beberapa SPPG tercatat harus dihentikan sementara operasionalnya karena berbagai kendala, seperti belum tersedianya tenaga pengawas gizi, keterbatasan sarana prasarana, hingga faktor teknis lainnya yang memerlukan pembenahan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan program yang sebelumnya berfokus pada perluasan jumlah dapur belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kualitas di lapangan. Akibatnya, standar layanan di sejumlah titik masih belum merata.
Keluhan terkait variasi menu dan kualitas makanan juga menjadi perhatian. Sejumlah penerima manfaat menilai penyajian makanan belum konsisten, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kepercayaan terhadap program tersebut.
Pemerintah melalui BGN memastikan akan melakukan pembenahan pada tahun 2026. Fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelayakan fasilitas dapur, serta penyusunan menu yang lebih terstandar dan sesuai kebutuhan gizi.
Langkah evaluasi ini dinilai penting agar pelaksanaan program tidak hanya luas secara jangkauan, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi penerima.
Jika perbaikan berjalan efektif, MBG berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda di daerah. Namun tanpa pembenahan yang menyeluruh, fleksibilitas kebijakan ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan program di masa mendatang.
(gun)
