TULUNGAGUNG, Lumineerdaily.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi kampus menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Tulungagung, Kamis (23/4/2026). Aksi tersebut menyoroti efektivitas fungsi pengawasan legislatif pasca kasus hukum yang menjerat kepala daerah setempat.
Aksi dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dengan long march dari titik kumpul menuju gedung dewan. Massa menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi, dengan fokus pada evaluasi kinerja lembaga legislatif dan tata kelola pemerintahan daerah.
Perwakilan mahasiswa dari organisasi kampus seperti DEMA UIN SATU Tulungagung dan PC PMII Tulungagung menilai perlu adanya penguatan fungsi pengawasan oleh legislatif, khususnya dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Koordinator aksi, M. Ahsanur Rizqi, menyampaikan bahwa pengawasan yang optimal menjadi kunci untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran.
“Kami berharap fungsi pengawasan dapat dijalankan secara lebih responsif dan transparan,” ujarnya dalam orasi.
Mahasiswa juga menyampaikan dukungan terhadap langkah penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara yang melibatkan Gatut Sunu Wibowo.
Mereka mendorong agar proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, massa aksi turut menyoroti aspek manajemen aparatur sipil negara. Mereka mendorong evaluasi terhadap peran BKPSDM Tulungagung dalam memastikan penempatan jabatan sesuai kompetensi.
Isu ini dinilai penting untuk menjaga profesionalisme birokrasi serta mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Tulungagung, Asrori, menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa menjadi masukan penting bagi lembaga legislatif.
Ia menyebut bahwa DPRD akan menampung dan meneruskan tuntutan tersebut kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan mengawal aspirasi ini dan menyampaikannya kepada pimpinan serta pihak terkait,” ujarnya.
Peristiwa ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah, baik legislatif maupun eksekutif, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Penguatan fungsi pengawasan, transparansi anggaran, serta profesionalisme aparatur dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.
Dengan meningkatnya partisipasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa, diharapkan proses pengambilan kebijakan di daerah dapat berjalan lebih akuntabel dan terbuka.
Dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
(gun)
