Tulungagung, Lumineerdaily – Sejumlah kader Partai Golkar Kabupaten Tulungagung melakukan aksi penyegelan pagar kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat, Rabu (22/10/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keputusan DPD Partai Golkar Jawa Timur yang memberhentikan seluruh pengurus secara sepihak dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) tanpa sosialisasi sebelumnya.
Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Asmungi Zaini, menyatakan hingga kini pihaknya belum menerima salinan surat keputusan pemberhentian dari DPD Golkar Jawa Timur. Ia juga mengaku tidak mengetahui alasan pasti penunjukan Plt yang menggantikan kepengurusan aktif.
“Memang pada tanggal 20 Oktober lalu ada dua orang datang menemui saya dan menyampaikan bahwa sudah ada penunjukan Plt. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan surat resmi dari DPD maupun DPP,” kata Asmungi kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).
Menurut Asmungi, penunjukan Plt tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan dilakukan di luar mekanisme yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) partai. Terlebih, keputusan itu muncul menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Tulungagung.
“Kalau merujuk juklak partai, penunjukan Plt hanya dapat dilakukan jika ketua meninggal dunia, berhalangan tetap, atau melanggar ketentuan organisasi. Dalam hal ini tidak ada alasan tersebut, jadi kami menilai keputusan itu cacat prosedur,” tegasnya.
Asmungi yang juga anggota DPRD Tulungagung diketahui telah memimpin DPD Partai Golkar Tulungagung selama tiga periode berturut-turut. Ia pun menyampaikan niat untuk kembali maju pada Musda mendatang.
“Saat ini kami masih menunggu turunnya rekomendasi dari DPP untuk pencalonan kembali. Namun sebelum rekomendasi itu turun, tiba-tiba sudah ada penunjukan Plt. Kami akan segera melaporkan hal ini secara resmi ke DPD maupun DPP untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Aksi penyegelan pagar kantor DPD Golkar Tulungagung itu berlangsung kondusif dan dijaga aparat kepolisian. Kader Golkar berharap DPP segera turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan menjelang Musda.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPD Golkar Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait dasar pemberhentian pengurus DPD Golkar Tulungagung dan penunjukan Plt.
