Yogyakarta, lumineerdaily.com – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menghadirkan cara berbeda untuk membicarakan korupsi. Sejumlah wajah yang terkait perkara korupsi dipajang dalam Museum Koruptor Indonesia, bagian dari rangkaian acara Sound of Justice.
Pameran ini tidak menampilkan benda-benda bersejarah seperti museum pada umumnya. Yang disuguhkan justru nama, wajah, perkara, modus, serta informasi mengenai kerugian negara dari sejumlah kasus korupsi yang pernah menyita perhatian masyarakat.
Beberapa nama yang ditampilkan antara lain mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam perkara proyek BTS, Harvey Moeis dalam perkara korupsi tata niaga timah, serta Zarof Ricar yang terseret perkara suap terkait penanganan perkara di lingkungan peradilan.
Deretan nama tersebut ditempatkan sebagai bagian dari catatan perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Pengunjung dapat melihat siapa yang terlibat, perkara yang dihadapi, serta gambaran mengenai bagaimana kasus tersebut terjadi.
Konsep itu membuat pembahasan korupsi terasa lebih dekat. Selama ini masyarakat lebih sering mengenal sebuah perkara dari pemberitaan media, konferensi pers aparat penegak hukum atau jalannya persidangan. Di pameran ini, berbagai kasus tersebut dirangkum dalam satu ruang.
Respons pengunjung pun beragam. Ada yang merasa geram, ada yang hanya bisa menggelengkan kepala, sementara lainnya melihat pameran tersebut sebagai cara untuk mengingat kembali besarnya persoalan korupsi di Indonesia.
Salah satu unggahan di media sosial menggambarkan pengalaman melihat pameran tersebut sebagai tamparan terhadap kondisi negara. Pesan yang muncul dari respons itu adalah bahwa kerugian akibat korupsi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara.
Nama Zarof Ricar menjadi salah satu yang cukup mencolok. Perkara yang menjeratnya kembali membuka pembicaraan mengenai praktik suap dalam proses hukum dan bagaimana uang dapat menjadi bagian dari upaya memengaruhi penanganan suatu perkara.
Dari sini, pameran tersebut membawa pembahasan korupsi ke persoalan yang lebih luas. Ketika pelakunya pernah menduduki jabatan penting atau berada dalam lingkungan lembaga negara, dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara juga ikut dipertaruhkan.
Museum Koruptor Indonesia diklaim sebagai museum pertama di Indonesia yang menggunakan konsep semacam ini. Melalui galeri visual dan informasi kasus, penyelenggara menjadikan perkara korupsi sebagai bahan edukasi, terutama agar masyarakat dapat melihat pola dan dampak kejahatan korupsi secara lebih nyata.
Bagi lingkungan pendidikan hukum, pendekatan tersebut juga membuka ruang untuk membahas korupsi tidak hanya dari sisi pasal dan putusan pengadilan. Ada persoalan kekuasaan, kewenangan, integritas, serta hubungan antara pelaku dan sistem yang ikut menjadi bagian dari setiap perkara.
Pameran ini pada akhirnya menempatkan para pelaku dan kasusnya sebagai catatan yang bisa dipelajari. Bukan untuk mengagungkan nama-nama tersebut, melainkan untuk memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dapat meninggalkan kerugian panjang bagi negara.
Ketika wajah, nama, modus, dan nilai kerugian negara ditampilkan dalam satu ruang, pengunjung dipaksa melihat korupsi bukan sebagai berita yang selesai setelah vonis pengadilan dibacakan.
Ada kerugian yang harus ditanggung negara, ada kepercayaan yang hilang, dan ada pertanyaan yang tetap penting dijawab: mengapa orang yang diberi kewenangan mengurus kepentingan negara justru bisa menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri.
Editor: Redaksi
