Lumineerdaily.com, Blitar – DPRD Kabupaten Blitar mulai menguji kinerja pemerintah daerah melalui rapat paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Selasa (31/3/2025).
Rapat yang digelar di gedung DPRD itu dipimpin oleh Wakil Ketua II, Ratna Dewi, didampingi Wakil Ketua I, M Rifai. Seluruh anggota dewan hadir bersama unsur pemerintah daerah dan jajaran terkait.
Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka secara terbuka. Isi pandangan tidak hanya berisi apresiasi, tetapi juga catatan penting terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Beberapa fraksi menyoroti pelayanan publik yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian utama.
Wakil Ketua DPRD, Ratna Dewi, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan. Menurutnya, ini adalah momen penting untuk melihat apakah program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan.
“Ini bagian dari evaluasi. Apa yang sudah berjalan baik harus dipertahankan, yang belum harus diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan anggaran juga menjadi sorotan. Sejumlah fraksi meminta agar anggaran daerah digunakan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Anggaran harus jelas arahnya. Jangan sampai besar di angka, tapi kecil dampaknya,” menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam forum tersebut.
Setelah penyampaian pandangan fraksi, pembahasan akan dilanjutkan oleh panitia khusus (pansus) DPRD. Pansus ini akan mengkaji lebih dalam isi laporan dan merumuskan rekomendasi.
Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program ke depan.
Rapat berlangsung tertib hingga selesai. Meski berjalan lancar, isi pembahasan menunjukkan bahwa DPRD tidak sekadar menyetujui laporan, tetapi benar-benar menguji isi dan pelaksanaannya.
Dengan proses ini, DPRD berharap kinerja pemerintah daerah ke depan bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kini, hasil pembahasan pansus menjadi hal yang ditunggu. Dari sanalah akan terlihat sejauh mana evaluasi ini benar-benar berdampak atau hanya menjadi catatan tahunan semata.
(Gunawan)
