TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan penataan ulang jajaran pejabat struktural sebagai bagian dari penyesuaian organisasi perangkat daerah. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama serta satu direktur perusahaan daerah dalam sebuah prosesi resmi di Gedung Bawarasa, Rabu (1/4/2026).
Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang tengah diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Sejumlah posisi strategis mengalami pergeseran untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus hasil evaluasi kinerja.
Dalam rotasi tersebut, Saeroni yang sebelumnya menjabat di lingkup asisten pemerintahan kini dipercaya memimpin RSUD dr. Soedomo. Sementara posisi yang ditinggalkannya diisi oleh Sunarto yang sebelumnya berkecimpung di sektor kesehatan daerah.
Perubahan juga terjadi pada sektor pelayanan perizinan dan ekonomi. Joko Susanto kini mengemban tugas baru di dinas yang menangani penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan posisi sebelumnya diisi oleh pejabat lain yang sebelumnya bertugas di bidang lingkungan hidup.
Di sektor keuangan daerah, Edi Santoso dipercaya mengisi posisi strategis yang menangani pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Sementara pada bidang pendidikan, penunjukan kepala dinas baru diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan.
Sejumlah penyesuaian lain juga dilakukan pada dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa serta perlindungan sosial. Pergeseran tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas program pemerintah daerah berjalan sesuai target.
Selain itu, jabatan Direktur Perumda Tirta Wening diisi melalui mekanisme seleksi terbuka. Proses ini dilakukan untuk menjaring kandidat terbaik yang dinilai mampu membawa peningkatan kinerja perusahaan daerah, khususnya dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Bupati Trenggalek menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Evaluasi dilakukan terhadap pejabat yang ada guna menentukan penempatan yang paling sesuai dengan kebutuhan.
“Penyesuaian ini dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi. Kami melakukan evaluasi untuk melihat apakah penempatan sebelumnya masih relevan atau perlu penyegaran agar lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pada sektor air bersih yang menjadi salah satu prioritas. Pengembangan layanan, efisiensi operasional, hingga pemanfaatan potensi sumber air menjadi fokus yang harus segera ditindaklanjuti oleh manajemen baru.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) guna menjaga keseimbangan belanja, terutama agar proporsi belanja pegawai tetap terkendali sesuai ketentuan yang berlaku.
Sektor pendidikan turut menjadi perhatian, dengan dorongan peningkatan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah desa. Pemerintah daerah juga tengah mengupayakan penyelesaian persoalan legalitas lahan sekolah agar tidak menimbulkan kendala di masa mendatang.
Melalui langkah ini, Pemkab Trenggalek berharap kinerja birokrasi semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
(gun)
