TRENGGALEK, Lumineerdaily.com – Data kesejahteraan warga tidak selalu cukup menggambarkan persoalan yang terjadi di rumah masing-masing. Karena itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memilih melihat langsung kondisi warga yang masuk dalam data masyarakat kurang mampu.
Rabu (9/9/2026), Mas Ipin bersama jajarannya mendatangi tujuh warga di tiga desa di Kecamatan Gandusari. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Hasilnya, kondisi warga yang didatangi secara umum sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah. Tetapi dari kunjungan itu juga ditemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Salah satunya menyangkut akses layanan kesehatan.
Di Desa Melis, Bupati melihat langsung kondisi Sukiyo, suami Suparti, yang tengah terbaring lemas di rumah. Keluarganya sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), tetapi kondisi ekonomi membuat mereka masih kesulitan mendapatkan pengobatan lanjutan di rumah sakit.
Persoalannya tidak berhenti pada kesehatan. Rumah yang ditempati keluarga tersebut juga berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian.
Temuan seperti itu menunjukkan bahwa memiliki kartu bantuan atau tercatat dalam sistem belum otomatis membuat seluruh kebutuhan warga selesai. Ada persoalan biaya, kondisi tempat tinggal hingga akses terhadap layanan yang masih harus dijembatani.
Mochamad Nur Arifin kemudian meminta Dinas Sosial PPPA berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan kebutuhan kesehatan Sukiyo dapat difasilitasi. Penanganan rumah yang tidak layak juga diminta dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki program terkait.
Kepala Bidang Lingjamsos Dinas Sosial PPPA Trenggalek, Soelung Raharjeng S., mengatakan pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan data pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
“Kegiatan hari ini, Bapak Bupati turun ke bawah, turun ke lapangan terkait dengan melihat kondisi riil masyarakat di bawah,” kata Soelung saat mendampingi Bupati.
Menurut dia, pengecekan langsung diperlukan karena kondisi di lapangan bisa mengalami perubahan dibandingkan informasi yang tersimpan dalam data.
“Apakah betul data yang sudah ada itu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Meskipun ada sedikit perbedaan tapi insya Allah kita bisa membantu untuk menyelesaikan,” ujarnya.
Tujuh warga yang dikunjungi berasal dari tiga desa. Sebanyak tiga warga berada di Desa Krandekan, dua warga di Desa Melis dan dua lainnya di Desa Widoro.
Bagi Dinas Sosial, kegiatan tersebut sekaligus menjadi cara untuk melihat apakah warga yang sudah terdata masih membutuhkan intervensi pemerintah dan bentuk bantuan apa yang paling sesuai dengan kondisinya.
Warga dengan kondisi rumah yang membutuhkan perbaikan dapat diusulkan mengikuti program bedah rumah. Sedangkan mereka yang mengalami persoalan kesehatan dan kesulitan mengakses pengobatan akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
“Untuk masyarakat yang kita kunjungi dengan kondisi rumah layak untuk dilakukan pembenahan kita harus melaksanakan pengusulan untuk bedah rumah. Sehingga rumah itu menjadi layak,” ujar Soelung.
Hal yang sama berlaku bagi warga yang sedang sakit. Kepemilikan KIS tetap perlu diikuti dengan kemudahan memperoleh layanan kesehatan ketika warga memang membutuhkan pengobatan.
Bagi Pemkab Trenggalek, pola kerja seperti ini membuat pelayanan tidak hanya bergantung pada laporan administratif. Pemerintah bisa melihat sendiri kondisi rumah, kesehatan dan kemampuan ekonomi warga sebelum menentukan langkah berikutnya.
Sebab, persoalan kemiskinan di lapangan sering kali tidak berdiri sendiri. Satu keluarga bisa menghadapi masalah kesehatan sekaligus kondisi rumah yang tidak layak, sementara keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit mencari jalan keluar sendiri.
Karena itu, kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan pemerintah tidak berhenti pada data penerima, tetapi berlanjut pada kebutuhan yang benar-benar dihadapi warga.
Pemkab Trenggalek berharap jajaran pemerintahan semakin sering turun ke masyarakat agar pelayanan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata, sekaligus memastikan warga yang membutuhkan tidak terlewat hanya karena persoalannya tidak terlihat dalam data.
(gun)
