TRENGGALEK, lumineerdaily.com – Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027 mulai memunculkan sorotan. Di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan, jembatan, hingga fasilitas publik yang membutuhkan perbaikan, rencana belanja modal peralatan dan mesin senilai sekitar Rp32 miliar justru masuk dalam rancangan anggaran.
Alokasi tersebut mencakup pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat, laptop, komputer, serta berbagai peralatan lainnya di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Trenggalek yang menilai arah belanja daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengatakan pihaknya tengah melakukan penyisiran terhadap usulan anggaran setiap OPD untuk memastikan belanja yang diusulkan benar-benar memiliki skala prioritas.
“Kami sedang mencermati satu per satu usulan anggaran dari OPD. Program yang belum mendesak harus dikaji ulang agar anggaran bisa diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang lebih penting,” ujarnya.
Menurut Mugianto, hasil pembahasan sementara masih menemukan sejumlah rencana belanja yang dinilai belum mendesak, namun telah mendapat alokasi anggaran. Temuan itu akan dibawa dalam pembahasan lanjutan di Badan Anggaran DPRD.
Komisi II juga menyoroti kecilnya porsi belanja infrastruktur dalam rancangan KUA-PPAS 2027. Berdasarkan paparan awal, alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih berada di kisaran delapan persen dari total APBD, jauh dari harapan DPRD yang mendorong peningkatan belanja infrastruktur agar lebih besar sesuai semangat penguatan pembangunan daerah.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, masih banyak jalan rusak, jembatan yang membutuhkan penanganan, hingga gedung sekolah yang perlu diperbaiki. Karena itu kami ingin ruang fiskal lebih banyak diarahkan ke infrastruktur,” katanya.
Sebagai langkah membuka ruang anggaran, Komisi II mengusulkan agar belanja peralatan dan mesin yang belum mendesak ditunda. Penghematan dari pos tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
“Belanja kendaraan dinas, laptop, komputer maupun peralatan lain yang belum menjadi kebutuhan mendesak kami usulkan ditangguhkan lebih dulu. Anggarannya lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Mugianto.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berlangsung dan akan berlanjut di tingkat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh usulan dari komisi akan menjadi bahan evaluasi sebelum rancangan APBD 2027 disepakati.
Meski demikian, usulan penundaan belanja tersebut menunjukkan adanya dorongan dari DPRD agar kebijakan anggaran tahun depan lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi salah satu keluhan di berbagai wilayah Kabupaten Trenggalek.
(gUN)
