TRENGGALEK, Lumineerdaily.com – DPRD Trenggalek mulai mengakselerasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Lembaga legislatif menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan dalam kurun waktu sekitar dua pekan ke depan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang digelar pada pertengahan Juni 2026.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan pembahasan raperda tersebut merupakan kelanjutan dari proses evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun 2025 yang telah dilakukan sebelumnya.
Menurutnya, berbagai aspek pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah telah dikaji secara mendalam saat pembahasan LKPJ. Karena itu, tahapan saat ini lebih diarahkan pada penyusunan landasan hukum berupa peraturan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi atas pelaksanaan APBD.
“Pembahasan sebelumnya sudah mengulas pelaksanaan APBD secara menyeluruh. Sekarang masuk pada proses pembentukan perda pertanggungjawaban,” ujarnya.
Doding menjelaskan, setelah penyampaian nota penjelasan dari pemerintah daerah, agenda selanjutnya adalah pembahasan di tingkat fraksi. Masing-masing fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum terhadap raperda yang diajukan.
Setelah pandangan umum fraksi disampaikan, Bupati Trenggalek akan memberikan jawaban dan penjelasan atas berbagai masukan yang muncul dalam pembahasan. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses persetujuan bersama hingga penetapan menjadi peraturan daerah.
Ia menegaskan DPRD berupaya menjaga ritme pembahasan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. Meski demikian, pengaturan waktu masih mempertimbangkan sejumlah agenda legislasi lain yang juga masuk dalam kalender kerja DPRD selama bulan Juni.
“Targetnya bisa selesai sekitar dua minggu. Namun penjadwalan tetap disesuaikan dengan agenda paripurna dan pembahasan lainnya yang juga sedang berjalan,” jelasnya.
Penyelesaian Raperda Pertanggungjawaban APBD menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Selain sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran, regulasi tersebut juga menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran 2025.
(gun)
