Lumineerdaily.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai pengungkit kualitas gizi nasional ternyata menyimpan sejumlah celah serius. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap delapan titik rawan dalam tata kelola program tersebut usai melakukan kajian dan monitoring intensif.
Temuan itu dipaparkan oleh Direktorat Monitoring KPK dalam laporan resmi yang dirilis di Jakarta pada Jumat (17/04/2026). Dalam kajian tersebut, KPK menilai besarnya skala program dan aliran anggaran belum diimbangi dengan sistem regulasi serta pengawasan yang kuat.
KPK menegaskan, kondisi ini membuka potensi risiko mulai dari lemahnya akuntabilitas, konflik kepentingan, hingga peluang terjadinya praktik korupsi dalam pelaksanaan program.
Dari hasil pendalaman, salah satu persoalan mendasar terletak pada belum kuatnya kerangka regulasi. Aturan yang ada dinilai belum mampu mengikat seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Selain itu, penggunaan skema Bantuan Pemerintah (Banper) dalam pelaksanaan MBG dinilai berpotensi memperpanjang rantai birokrasi. Jalur yang berlapis membuka peluang munculnya biaya tambahan yang tidak langsung berkaitan dengan pemenuhan gizi, sehingga menggerus efektivitas anggaran.
KPK juga menilai pendekatan pelaksanaan yang terlalu terpusat membuat peran pemerintah daerah menjadi terbatas, padahal daerah memiliki pemahaman langsung terhadap kebutuhan riil di lapangan. Akibatnya, mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal.
Di sisi lain, penentuan mitra penyedia layanan disebut masih menyimpan potensi konflik kepentingan. Ketidakjelasan standar operasional prosedur (SOP) membuat proses seleksi rentan terhadap intervensi.
Permasalahan transparansi juga muncul dalam proses verifikasi mitra dan pelaporan keuangan. Sistem yang belum sepenuhnya terbuka dinilai berisiko menimbulkan penyimpangan, termasuk laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kondisi di tingkat operasional pun menjadi perhatian. KPK menemukan masih adanya dapur penyedia makanan yang belum memenuhi standar teknis. Hal ini berpotensi berdampak pada kualitas makanan yang disajikan.
Pengawasan keamanan pangan juga dinilai belum berjalan maksimal. Keterlibatan instansi teknis seperti dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan masih terbatas, padahal memiliki peran penting dalam memastikan mutu konsumsi.
Selain itu, program ini belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Tidak adanya pengukuran awal terkait kondisi gizi penerima manfaat membuat dampak program sulit diukur secara terarah.
Atas temuan tersebut, KPK mendorong langkah pembenahan menyeluruh. Salah satu rekomendasi utama adalah penyusunan regulasi yang lebih kuat dan mengikat, minimal setingkat peraturan presiden, guna memastikan seluruh proses berjalan terstruktur.
KPK juga menekankan pentingnya penataan ulang mekanisme anggaran agar tidak terjadi pemborosan maupun praktik yang merugikan kualitas layanan. Pendekatan pelaksanaan disarankan lebih kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan, transparansi keuangan, serta standar keamanan pangan menjadi bagian penting dalam rekomendasi yang disampaikan. KPK juga meminta adanya indikator keberhasilan yang terukur untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan cakupan program yang luas dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, pembenahan tata kelola menjadi kunci agar tujuan peningkatan gizi tidak berhenti pada angka anggaran, tetapi benar-benar berdampak nyata di lapangan.
(Yon)
