JAKARTA, lumineerdaily.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menambah daftar kepala daerah yang berhadapan dengan proses hukum sepanjang 2026. Hingga 20 Juli 2026, sedikitnya 11 bupati dan wali kota telah diamankan atau ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani lembaga antirasuah.
Perkembangan terbaru datang dari Kabupaten Lombok Barat. Tim KPK menggelar OTT pada Senin (20/7) dan mengamankan 19 orang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap atau pemberian fee proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat pemerintah daerah, pihak swasta, serta beberapa orang yang mendampingi kepala daerah saat operasi berlangsung.
Dari total 19 orang yang diamankan, tujuh dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri atas Bupati Lombok Barat, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), seorang pihak swasta, serta tiga orang yang merupakan ajudan dan sopir bupati. Selain itu, satu pihak swasta lainnya diamankan di Jakarta sehingga total delapan orang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
KPK menyatakan perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan awal. Sesuai ketentuan hukum, lembaga antirasuah memiliki batas waktu untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum menyampaikan konstruksi perkara secara resmi kepada publik.
Daftar kepala daerah yang terjerat KPK sepanjang 2026
Kasus di Lombok Barat menjadi penambahan terbaru dalam daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi sepanjang tahun ini. Berdasarkan catatan hingga 20 Juli 2026, berikut kepala daerah yang telah diamankan melalui OTT atau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK:
- 19 Januari 2026 – Sudewo, Bupati Pati (Jawa Tengah), dugaan pemerasan pengisian jabatan dan suap proyek perkeretaapian.
- 19 Januari 2026 – Maidi, Wali Kota Madiun (Jawa Timur), dugaan fee proyek, dana CSR, dan gratifikasi.
- 3 Maret 2026 – Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan (Jawa Tengah), dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing.
- 12 Maret 2026 – Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong (Bengkulu), dugaan tindak pidana korupsi.
- 13 Maret 2026 – Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap (Jawa Tengah), dugaan tindak pidana korupsi.
- 10 April 2026 – Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung (Jawa Timur), dugaan pemerasan terkait pengelolaan anggaran daerah.
- 9 Juni 2026 – Edison, Bupati Muara Enim (Sumatera Selatan), dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 30 Juni 2026 – Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi (Riau), dugaan tindak pidana korupsi.
- 3 Juli 2026 – Syah Afandin, Bupati Langkat (Sumatera Utara), dugaan tindak pidana korupsi.
- 9 Juli 2026 – Etik Suryani, Bupati Sukoharjo (Jawa Tengah), OTT terkait dugaan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah.
- 20 Juli 2026 – Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat (NTB), diduga terkait suap atau fee proyek pengadaan.
Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa dugaan korupsi di tingkat pemerintah daerah masih didominasi perkara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, suap proyek, hingga dugaan pemerasan dalam proses birokrasi.
KPK berulang kali mengingatkan kepala daerah agar memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengawasan internal, dan menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan. Langkah pencegahan dinilai sama pentingnya dengan penindakan agar kebocoran anggaran daerah tidak terus berulang.
Di sisi lain, pengawasan dari DPRD, aparat pengawas internal pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dinilai menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Seluruh pihak yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Editor : Redaksi
Pewarta : Iyon
